BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), di bawah kepemimpinan Pj Bupati, H Deddy Winarwan, mendapatkan Award atau penghargaan dengan predikat nilai B atau Baik dalam Hasil Evaluasi SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB).
Hanya 46 Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang mendapatkan penghargaan, termasuk Pemkab Barsel, dari Total Pemerintah Daerah yang berjumlah 546 Daerah (38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota).
Pemkab Barsel menjadi satu-satunya Pemerintah Kabupaten dari Provinsi Kalteng, yang menerima penghargaan prestisius tersebut. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan meraih penghargaan itu karena dinilai mampu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik dan efisien. Tata kelola pemerintahan tersebut tercapai melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dokumen penghargaan diserahkan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Pj Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 dan RBXperience, bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center, Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.
Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin. Hadir pula dalam acara ini, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua KPK Nawawi Pomolango.
Dalam kegiatan pemberian penghargaan tersebut, Bapak Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin memberikan arahan bahwa kebijakan reformasi birokrasi (RB) sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas birokrasi di Indonesia yang mendapat penilaian positif dari Worldwide Governance Indicators (WGI), di mana Indonesia menempati posisi ke-73 dari 214 negara di dunia.
Oleh karena itu, ke depan capaian baik di bidang RB ini harus terus ditingkatkan, dengan fokus pada empat hal.
Pertama, pastikan keberhasilan pencapaian indeks RB dan indeks SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), serta instansi telah ditetapkan sebagai zona integritas, juga diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan.
Kedua, perkuat secara berkelanjutan orientasi RB berdampak, sebagai target kinerja masing-masing instansi untuk mendukung pencapaian tujuan pembanguan nasional.
Ketiga, Wapres menekankan bahwa percepatan transformasi birokrasi berbasis digital yang terintegrasi, juga harus menjadi prioritas dalam arah pengembangan ke depan.
“Keempat, Wapres menegaskan pentingnya penguatan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP), khususnya MPP digital,” tegas Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi kepada para Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) peraih penghargaan dalam acara tersebut. Ke depan, diharapkan pencapaian ini dapat menjadi suntikan semangat untuk memberikan kontribusi yang semakin berkualitas lagi dalam pengembangan RB di Indonesia.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa memasuki tahun-tahun akhir Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun arah kebijakan RB di masa yang akan datang.
Ke depan, RB akan difokuskan pada transformasi digital untuk mewujudkan digital bureaucracy dengan mengembangkan digital structure, digital culture, dan digital competency.
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 menunjukkan nilai rata-rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) meningkat.
Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi.
Data menunjukkan bahwa nilai Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Namun hasil evaluasi juga menunjukkan masih terdapat 67,71 persen instansi pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, yang belum mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi secara baik dan berkelanjutan sehingga memerlukan pendampingan secara intensif.
“Ke depan, kita akan meng-interoperabilitas-kan berbagai layanan, sehingga pelayanan publik dapat diakses melalui Portal Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi,” lapor Menteri PANRB.
Acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 dan RBXperience, diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta. Para peserta tersebut berasal dari 639 instansi pemerintah baik pada level kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Turut mendampingi Pj Bupati Barito Selatan pada acara tersebut, antara lain Sekda Barsel Eddy Purwanto, Kepala Bappeda Jaya Wardhana, Kabag Organisasi Yuhni Anwar, dan Camat Dusun Hilir Eko Hermansyah.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendapatkan penghargaan tersebut karena Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 mendapat nilai B dengan predikat Baik, naik dari tahun sebelumnya yang meraih nilai CC dengan predikat Cukup.
Pj Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan, di konfirmasi via telepon, Kamis 7 Desember 2023, mengatakan, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas kerjasama dan sinergitas yang telah dibangun selama ini sehingga bisa meraih penghargaan tersebut.
“Tanpa ada kekompakan antar perangkat daerah, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan penghargaan ini. Semua haruslah tetap solid, kompak dan teruslah meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat dengan lebih baik lagi, aparat pemerintah kabupaten harus hadir untuk melayani masyarakat.” kata Deddy.
“Dari nilai CC naik menjadi nilai B itu merupakan hasil kerja keras dan dukungan seluruh jajaran OPD Pemkab Barsel. Jadi ini kerja keras bareng-bareng karena indikator penilaian banyak dan melibatkan keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Barito Selatan,”terang dia.
Pj. Bupati mengatakan, di Tahun 2024 pemkab barsek akan berjuang dari nilai B menuju nilai BB. Tentunya tetap harus kerja keras dan mempertahankan kinerja pelayanan publik yang baik.
Pj Bupati Barsel mengatakan diterimanya penghargaan ini sebagai bukti komitmen Pemkab Barsel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Barsel yang dilakukan secara terbuka, efektif, efisien, transparan dan totalitas.
“Dengan penghargaan ini, membuktikan bahwa Pemkab Barsel dalam memberikan pelayanan publik tidak sekedar janji saja. Namun betul-betul dilaksanakan dengan maksimal dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat Barsel,” Pungkasnya.
(co/matakalteng.com)
Discussion about this post