BUNTOK – Wakil Bupati Barito Selatan (Barsel), Satya Titiek Atyani Djoedir meminta dinas PU-PR untuk memperketat pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan rekanan di tahun 2020 ini.
“Dalam pengawasan, pihaknya akan menggiatkan evaluasi terhadap kinerja rekanan. Hasil pekerjaan yang diluar ketentuan, akan diminta pertanggungjawabannya, sesuai rencana kegiatan awal,” kata Wabup, Senin 6 Juni 2020.
Satya mengatakan, rekanan yang dianggap bermasalah dengan pekerjaannya akan dikenakan sanksi berupa blacklist, sehingga kemungkinan besar tidak mendapatkan paket pekerjaan dalam lelang berikutnya.
“Kita inginkan hasil yang optimal. Semua berawal dari penegakan terhadap aturan dan kesepakatan kontrak kerja,” tegasnya.
Dijelaskan, bahwa Dinas PUPR lebih proaktif memberikan pemahaman dan tata aturan mengenai jasa konstruksi supaya rekanan mengetahui pola pengerjaan dan tertib administrasi yang harus dijalankan.
“Hal itu dituangkan dalam sejumlah pertemuan umum maupun gelaran sosialisasi yang seringkali dilaksanakan,”terangnya.
Ia menegaskan, agar setiap pejabat lingkup Pemkab Barsel untuk tidak pernah meminta setoran terhadap pekerjaan yang dijalankan rekanan.
“Dan hendaknya, hal itu juga diikuti oleh seluruh komponen pelaksana program, baik kepala dinas, kepala bidang, hingga seluruh aparatur dibawahnya. Apabila ditemukan adanya penyimpangan dimaksud, rekanan diminta melaporkan,”pintanya.
Ditekankan Wabup, agar tidak ada satu pun oknum dinas yang bermain proyek. “Pastinya pemerintah daerah Barsel akan membuka pelaporan dari pengawasan masyarakat terkait hal ini supaya kualitas pekerjaan lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Satya.
(co/matakalteng.com)
Discussion about this post