SAMPIT – Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi usul inisiatif DPR mendapat respon beragam dari sejumlah organisasi Islam dan elemen masyarakat sipil lainnya. Diantaranya, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kotawaringin Timur (Kotim) dan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kotim.
Ketua PC NU Kotim H Samsudin mengaku belum menerima surat apapun dari Pengurus Besar (PB) NU mengenai RUU HIP tersebut.
“Memang saya melihat sedang ramai diperbincangkan, khususnya di sosial media. Tetapi hingga saat ini belum menerima surat, baik itu surat edaran ataupun surat lainnya yang berkaitan dengan hal demikian,” tutur Samsudin, Kamis 25 Juni 2020.
Meski demikian, Samsudin meminta kepada warga NU serta badan otonom (Banom) untuk menjaga persatuan dan persatuan di tengah ramainya perbincangan RUU HIP.
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Kotim, Mudlofar menegaskan hingga saat ini. Pihaknya tentu mengikuti keputusan Pimpinan Pusat (PP) terkait hal tersebut
“Kita tentu mengikuti sikap PP terkait hal itu, maka PP juga dengan tegas menolak menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan kepada DPR RI,” katanya.
(ary/matakalteng.com)
Discussion about this post