SAMPIT – Pesta demokarasi akan segera dimulai. Sebanyak 270 daerah di Indonesia akan menggelar Pilkada Serentak 2020. Pilkada tidak jauh dari isu mahar politik. Lobi-lobi politik makin gencar dilakukan.
Aksi ini dikaitkan dengan besaran angka mahar politik, kursi di parlemen, sampai deal-dealan harga dukungan partai. Meski demikian pasangan Taufiq Mukri-Supriadi dengan jargon “PANTAS” ini memastikan mereka kali ini bermain tidak menggunakan mahar.
Keduanya sukses memboyong NasDem dan Golkar tidak menggunakan mahar sepeserpun. “Tidak ada mahar, kalau yang bilang masih pakai mahar itu perlu diragukan kemampuan politiknya,” ujar H Supriadi, Selasa 28 Juli 2020. Pasangan ini sudah dipastikan akan mengikuti pertarungan di Pilkada Kotim nanti.
Untuk formulir B-1 KWK akan diserahkan setelah hari Raya Idul Adha nanti. “Penyerahan B-1KWK akan bersamaan dengan penyerahan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng. Tapi yang jelas untuk pasangan PANTAS sudah aman dan ditandatangani tinggal menunggu penyerahan,” tandasnya.
Supriadi mengakui jika dia bersama Taufiq sukses tanpa mahar karena memang koalisi yang dibangun berasal dari pusat. Golkar-NasDem di DPP memiliki kesepakatan mengusung keduanya sejak awal. Ia juga membeberkan nama yang terlibat dalam membidani koalisi ini diantaranya Ahmad Doli Kurnia yang juga Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar.
Selain itu dari NasDem yang berjibaku langsung adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Prananda Surya Paloh. “Kalau orang main mahar itu bohong besar dan DPP ketua partai itu menegaskan kalau pengurus daerah ketahuan ambil mahar kepada kandidat, maka akan dipecat dari kepengurusan partai,” ungkapnya.
Supriadi memastikan untuk partai pengusung keduanya adalah NasDem dan Golkar total dari kedua partai itu yakni 10 kursi. Selain itu ada sejumlah partai pendukung bergabung ke koalisi itu diantaranya Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda dan PPP.
Dirinya yakin keduanya akan bisa memenangkan pilkada kali ini. Bahkan dia menantang semua calon untuk bertarung secara fair dan tidak menghalalkan segala cara. “Jangan sampai mengandalkan uang untuk meraih kekuasaan dan jabatan itu, mari kita jadikan Pilkada Kotim sebagai demokrasi yang bersih dan beretika,” tutupnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post