SAMPIT – Setelah dilakukannya evaluasi tenaga kontrak (tekon) tahap II, diharapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak ada lagi fasilitas kesehatan (Faskes) yang kosong atau tidak ada petugasnya.
“Karena sebelumnya ada Faskes yang terpaksa tutup lantaran tidak ada petugasnya, petugasnya semua dinyatakan tidak lolos evaluasi pada tahap pertama dan di non tugaskan. Nah setelah ada evaluasi tahap II, semoga tenaga kesehatan bisa kembali bekerja seperti sedia kala,” kata Rinie Anderson, Ketua DPRD Kotim, Kamis 13 Oktober 2022.
Legislator dari Partai PDI Perjuangan ini mendorong agar pemerintah kabupaten memprioritaskan pengisian pegawai kontrak di instansi-instansi yang keperluannya sudah mendesak, khususnya untuk pelayanan publik secara langsung.
“Misalnya tenaga kesehatan, sekolah dan lainnya. Jangan sampai terganggu atau bahkan tutup karena tidak ada pegawainya. Ini kan menyangkut kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat banyak,” tegasnya.
Menurutnya, pelayanan yang bersifat pital harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, apalagi jika sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Terutama di daerah desa-desa yang masih minim sumber daya manusia (SDM).
“Karena kita akui saat ini, daerah memang masih sangat membutuhkan tenaga kontrak dalam hal memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Selama ini juga lebih banyak tekon yang andil dalam memberikan pelayanan, karena SDM kita khususnya yang sudah PNS masih terbatas,” pungkasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post