KUALA KURUN – Dalam regulasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gumas Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, setiap PBS yang beroperasi di daerah ini, diwajibkan untuk memperkerjakan 15 persen tenaga kerja lokal.
”Saya meminta seluruh PBS wajib mentaati perda, dengan selalu mengutamakan mempekerjakan tenaga kerja lokal sebagai karyawan di perusahaan,” kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gumas Binartha, Selasa, 1 Agustus 2023.
Dia menegaskan, keberadaan perda tersebut harus menjadi acuan bagi setiap PBS untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, secara otomatis akan mengurangi angka pengangguran di daerah ini.
”Kalau saat ini ada beberapa PBS yang sulit menerima tenaga kerja lokal dan lebih banyak mengambil tenaga kerja dari luar daerah. Salah satu penyebabnya adalah keterampilan tenaga kerja lokal masih rendah. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.
Untuk mengikat PBS, akan dilakukan MoU terkait penerimaan tenaga kerja lokal. Dimana proses penerimaan akan dilakukan satu pintu melalui dinas transmigrasi, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah (Distranakerkop dan UKM).
”Melalui MoU itu, kita akan bisa mengontrol jumlah tenaga kerja lokal yang sudah bekerja di PBS,” tutur Politisi Partai Golkar ini.
Sementara itu, Bupati Gunung Mas Jaya S Monong mendukung usulan dari DPRD terkait penerimaan tenaga kerja lokal yang dilakukan satu pintu, karena tenaga kerja lokal yang bekerja di PBS terdata dengan baik, serta regulasi Perda Nomor 8 tahun 2017 dapat terpenuhi.
”Intinya saya ingin setiap investasi di daerah ini harus memberikan manfaat untuk masyarakat. Salah satunya adalah PBS wajib untuk memperkerjakan tenaga kerja lokal. Percuma saja ada investasi apabila tidak membawa kesejahteraan untuk masyarakat,” pungkasnya.
(sid/matakalteng.com)
Discussion about this post