PULANG PISAU – Anggota DPR RI Dapil Kalteng, Sigit K Yunianto menyoroti keberangkatan aparatur Desa dari Kabupaten Pulang Pisau berjumlah kurang lebih 200 orang yang mengikuti pelatihan penerapan sistem keuangan berbasis online yang dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu yang lalu.
Diketahui, satu unit bus yang membawa rombongan Aparatur Desa dan Kepala Desa dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 19 Desember 2024 yang lalu terbalik di ruas jalan tol Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
Menanggapi terkait penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa, ia mengatakan berkaitan dengan besaran anggaran itu dirinya mengingatkan jangan dilihat secara gelondongan. Sebab, aturan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagian besar anggaran sudah tercakup dengan kegiatan dari Pusat itu sendiri.
“Kita ambil contoh seperti penanganan Stunting dan program lainnya, serta dari anggaran sisa untuk program Pemerintah Pusat rata-rata 30 persen kebawah,” ucapnya, Sabtu 21 Desember 2024. Terkait dengan perjalanan, dirinya menjelaskan ada kegiatan yang menyangkut menghadiri suatu kegiatan dan secara otomatis juga mengambil atau menggunakan dari sisa anggaran tersebut.
Lebih lanjut, melihat kondisi tersebut seharusnya Pemerintah Daerah harus bisa melakukan pengendalian penggunaan anggaran. Misalkan ada kegiatan untuk Desa, seharusnya dijembatani oleh Pemerintah Daerah setempat. “Jangan karena mendapatkan undangan untuk Desa, lalu pihak Desa berbondong bondong berangkat dan ini harus jadi perhatian,” jelasnya.
Ia menambahkan, terkait dengan keberangkatan 200 orang aparatur Desa, dirinya juga mengatakan apakah secara aturan regulasi nya diperbolehkan atau tidak. Apabila secara aturan regulasinya diperbolehkan, secara otomatis hal tersebut boleh dilaksanakan.
Maka dari itu dirinya menekankan, didalam pengendalian monitoring Desa, Pemerintah Daerah harus bisa untuk mengatur supaya hal seperti ini terjadi lagi karena tidak semua aparatur harus berangkat dengan tujuan untuk efisiensi anggaran. “Tidak serta merta harus berangkat semua, karena kalau dilihat hal ini sangat tidak terkontrol oleh Pemerintah Daerah setempat,” pungkasnya.
(and/matakalteng)
Discussion about this post