SAMPIT – Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Umar Kaderi, mengatakan pihaknya bersama otoritas keuangan berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
“Beberapa waktu lalu kami melakukan rakor untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan seluruh lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Umar Kaderi, Senin 13 April 2026.
Ia menegaskan bahwa perluasan akses keuangan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi kelompok masyarakat produktif seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani, serta nelayan yang membutuhkan dukungan pembiayaan dan layanan keuangan yang mudah dijangkau.
“Melalui forum TPAKD ini kita ingin memastikan bahwa masyarakat, pelaku UMKM, petani hingga nelayan benar-benar mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang aman, mudah, dan terjangkau sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan program percepatan akses keuangan. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari lembaga keuangan, regulator, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam penguatan ekosistem ekonomi daerah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan sangat penting. Dengan koordinasi yang kuat, kita bisa merancang program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” ujarnya lagi.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi ajang evaluasi terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan TPAKD selama Semester I Tahun 2026. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat capaian program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program inklusi keuangan di daerah.
Selain agenda evaluasi, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan Coaching Clinic yang memberikan pendampingan teknis kepada perangkat daerah dalam mengimplementasikan program-program inklusi keuangan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
“Coaching Clinic ini penting agar perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program inklusi keuangan, sehingga implementasinya di lapangan bisa lebih terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Secara nasional, pembentukan TPAKD merupakan inisiatif strategis yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah untuk mempercepat akses layanan keuangan formal bagi masyarakat.
Tim ini menjadi forum koordinasi lintas sektor yang bertujuan memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui kerja sama antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga jasa keuangan, TPAKD juga mendorong berbagai program pembiayaan produktif bagi UMKM serta masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan formal.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Umar Kaderi juga menekankan bahwa keberadaan TPAKD di daerah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“TPAKD bukan hanya forum koordinasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi konkret agar masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, termasuk pembiayaan usaha produktif,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah, serta perwakilan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.
Dengan adanya rapat koordinasi tersebut, diharapkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan semakin kuat sehingga program percepatan akses keuangan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kotim.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post