SAMPIT – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati, menyoroti persoalan sampah plastik yang kian tak terkendali dan mendesak perlunya perubahan pola konsumsi masyarakat dan industri. Menurutnya, penanganan sampah tidak akan efektif jika hanya dilakukan di hilir tanpa mengatasi akar masalah di hulu.
“Jika tidak ada perubahan dari prinsip mass consumption and production menjadi produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, maka produk dan kemasan plastik akan terus membanjiri pasar tanpa kendali. Sekuat apa pun kapasitas pengelolaan sampah di hilir, tidak akan mampu menangani timbulan sampah dalam jumlah masif,” tegas Irawati, Sabtu 7 Juni 2025.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti bak air yang meluap karena kran dibiarkan terus terbuka. Solusi paling jitu, menurutnya, adalah menutup kran, yakni mengendalikan produksi dan konsumsi sejak dari sumbernya. Dia menegaskan bahwa upaya menyelesaikan persoalan sampah plastik harus dilakukan dengan pendekatan ganda, dari hulu hingga ke hilir.
Saat ini, pemerintah pusat melalui KLH dan BPLH sedang mendorong langkah konkret di sisi hilir. Di antaranya, memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang masih mengoperasikan 343 unit TPA dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping), mewajibkan penyusunan peta jalan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, serta merekomendasikan peningkatan anggaran pengelolaan sampah dari rata-rata 0,6 persen menjadi 3 persen dari total APBD.
“Selain itu, juga difasilitasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi di 33 kota besar, penguatan regulasi, peningkatan tanggung jawab pelaku usaha, hingga pembinaan teknis kepada pemerintah kabupaten dan kota,” terang Irawati.
Di sisi hulu, lanjutnya, pemerintah juga sudah mengambil langkah seperti melaksanakan program edukasi publik (KIE), memperkuat regulasi produsen lewat skema Extended Producer Responsibility (EPR), hingga menghentikan impor sampah plastik dan virgin plastic. Tujuannya untuk mendorong pemanfaatan bahan baku daur ulang dari dalam negeri.
“Langkah-langkah ini akan efektif jika seluruh pemangku kepentingan ikut bergerak. Sampah bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Kita harus ubah cara pikir kita terhadap konsumsi dan produksi, terutama yang berkaitan dengan plastik sekali pakai,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post