SAMPIT – Kotawaringin Timur mencatat sedikit peningkatan jumlah penduduk miskin pada Maret 2024, dari 26,57 ribu orang menjadi 26,69 ribu orang. Namun, kenaikan ini relatif kecil, bahkan secara persentase justru menunjukkan penurunan tipis karena jumlah penduduk yang bertambah.
“Tercatat sebanyak 26,69 ribu orang atau sekitar 5,66 persen dari total penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, meningkat tipis dibanding 26,57 ribu orang (5,69 persen) pada Maret 2023,”kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim, Eddy Surahman, Sabtu 7 Juni 2025.
Meskipun begitu, garis kemiskinan di wilayah ini naik cukup signifikan sebesar 12,25 persen, dari Rp510.290 menjadi Rp572.827 per kapita per bulan, mencerminkan kenaikan kebutuhan minimum hidup layak. Eddy menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan jumlah, tetapi juga kualitas kehidupan masyarakat miskin.
“Indikator yang tidak kalah penting adalah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada Maret 2024, indeks kedalaman kemiskinan naik dari 0,75 menjadi 0,96, dan indeks keparahan kemiskinan dari 0,15 menjadi 0,24. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan di antara mereka makin melebar,” jelasnya.
Eddy menyebutkan bahwa kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan yang lebih menyasar kelompok miskin ekstrem. “Kita tidak cukup hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga harus menurunkan kedalaman dan keparahan agar masyarakat yang miskin tidak makin tertinggal,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi ketimpangan, Gini Ratio Kotim juga mengalami sedikit peningkatan dari 0,290 di tahun 2023 menjadi 0,304 pada 2024. Ini menandakan adanya kenaikan ketimpangan distribusi pengeluaran antar penduduk. Meskipun nilai ini masih dalam kategori rendah (<0,4), Eddy mengingatkan pentingnya menjaga distribusi pendapatan tetap merata.
“Kenaikan Gini Ratio harus menjadi perhatian. Artinya, kelompok atas mengalami peningkatan pengeluaran lebih tinggi dibanding kelompok bawah. Jika tidak segera diimbangi dengan kebijakan yang inklusif, kesenjangan sosial bisa melebar,” pungkasnya. Dengan kondisi ini, BPS mendorong pemerintah daerah agar memperkuat sinergi lintas sektor dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin, khususnya melalui program yang berbasis data dan tepat sasaran.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post