SAMPIT – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timu (Kotim), Raihansyah mengatakan, pihaknya akan menelusuri adanya kabar gaji perangkat desa yang menunggak selama tiga bulan. Menurutnya hal tersebut perlu dipertanyakan.
“Jika ada perangkat desa yang belum gajian sampai tiga bahkan enam bulan, ini akan kami cek dengan kepala desanya bersama dengan Inspektorat,” katanya, Rabu 24 Januari 2024.
Menurutnya kabar tersebut perlu dilakukan pengecekan karena untuk gaji perangkat desa telah masuk dalam rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dan sudah lunas terbayar. Ini ia sampaikan untuk meluruskan kabar yang ramai beredar, sehingga tidak terjadi salah paham di masyarakat.
“Memang kami akui sebelumnya sempat terjadi tunggakan ADD tahun 2023 selama dua bulan yaitu November dan Desember 2023. Itu karena pemerintah daerah menunggu dana transfer pusat yang ternyata baru masuk di akhir tahun sehingga ADD tidak sempat dibayarkan hingga dua bulan,” ujarnya.
Lanjutnya, keterlibatan itu kemudian dibayarkan pada Januari 2024 ini. Hal ini sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0004/sp2d-LS/PPKD/2024 tanggal 22 Januari 2024.
Ditambahkannya, dana itu diperkirakan akan masuk ke rekening pemerintah desa pada 23 dan 24 Januari 2024 pasalnya pihak bank juga memerlukan waktu untuk memasukkan data per desa yang berjumlah 168 desa di Kotim. Disampaikan juga gaji perangkat desa untuk periode Januari 2024 ini akan dibayar bulan ini.
“Makanya ini akan kami telusuri karena keterlambatan itu hanya dua bulan. Dan itu sudah dibayar lunas. Ini segera kami telusuri kebenaran kabar soal keterlambatan gaji perangkat desa,” tutupnya.
(dev/matakalteng)
Discussion about this post