PALANGKA RAYA – Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) daring menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah. Rakor berlangsung secara hybrid, dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa 23 Agustus 2022.
Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari ruang sidang utama lantai III Gedung A, Kemendagri. Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan pasca pandemi COVID-19, terjadi dampak ekonomi keuangan dunia/global.
“Itu berpengaruh terhadap keadaan ekonomi. Selain itu menimbulkan dampak lainnya seperti efek domino, masalah sosial, pengangguran, bertambahnya kemiskinan, keamanan, politik, dan lainya,” tutur Tito Karnavian.
Pada kesempatan ini, Tito Karnavian meminta gubernur dan bupati/ wali kota menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berdasarkan Kepmendagri Nomor 500.05-8135 tanggal 2 Oktober 2017, tugas TPID provinsi diantaranya melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat provinsi.
Selain itu, menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional, memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi, melakukan koordinasi dengan TPIP dan TPID kabupaten/kota serta melakukan langkah lainnya dalam penyelesaian hambatan/permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
Sementara itu, tugas TPID kabupaten/ kota diantaranya melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat kabupaten/kota. Selain itu, menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional, memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota, melakukan koordinasi dengan TPIP dan TPID provinsi serta melakukan langkah lainnya dalam penyelesaian hambatan/permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post