PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah, H. Jubair Arifin menyebutkan masih banyak wilayah di Kalteng yang implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih belum optimal. Beberapa daerah antara lain wilayah Kelurahan Kumai Hilir, Kumai Seberang dan Eks Transmigrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Jubair menilai belum optimalnya realisasi PTSL di wilayah Kumai Hilir, Kumai Seberang dan Eks Transmigrasi dikarenakan banyaknya warga setempat yang belum menerima sertifikat tanah.
“Ketika melaksanakan reses perseorangan, saya mendapatkan informasi bahwa masih banyak warga lokal atau warga transmigrasi di Kelurahan Kumai Hilir, Kumai Seberang dan eks Transmigrasi di Kabupaten Kobar yang mengaku belum menerima sertifikat lahan mereka,” ucap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara, Selasa 23 Agustus 2022.
Jubair juga mengatakan, program pemerintah pusat yang dikenal dengan Nawacita Kelima, salah satunya mendorong land reform (reformasi pertanahan atau reforma agraria) dan program kepemilikan tanah, dimana hal tersebut melatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan PTSL.
Namun fakta dilapangan, program ini masih mengalami kendala teknis, dan masih belum berjalan secara maksimal, mengingat terdapat sekitar 550 sertifikat yang sudah diserahkan dan ada sekitar kurang lebih 140 sertifikat yang selama ini masih belum belum diterima masyarakat yang sebelumnya juga sudah mengusulkan.
“Ada yang sudah menerima dan ada banyak pula yang belum menerima. Terkait hal ini, tentunya dinilai oleh sebagian warga masih kurang adil, dimana kendala milik mereka sehingga belum diberikan. Warga yang belum menerima hingga kini masih menunggu kapan diberikan, tapi juga masih belum ada penjelasan dari pihak terkait,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi pembangunan dan infrastruktur ini.
Kendati demikian, masyarakat setempat ingin meminta penjelasan dari Badan Pertanahan Kobar terkait kelanjutan sertifikat mereka, namun masyarakat mengaku kesulitan mendapatkan informasi, karena ketika ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), prosedur menghadap petugas terkait terlalu lama, antrean panjang dan terkesan susah ditemui.
“Program ini program pemerintah pusat dan sudah berjalan sejak lama, semestinya pihak BPN setempat juga harus pro aktif memberikan penjelasan kendalanya dimana. Agar sama-sama dicarikan penyelesainnya. Kalau di diamkan saja, sampai kapan masyarakat harus menunggu kepastiannya,” tandasnya.
Selain itu, Jubair mendesak agar BPN Kalteng membantu menyelesaikan aspirasi masyarakat Kumai dan menyarankan BPN Kobar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengevaluasi standar operasional pelayanan (SOP) kepada masyarakat, agar lebih mudah, cepat dan transparan.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post