BUNTOK – Dalam upaya mendorong percepatan penyaluran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2023, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) melaksanakan rapat kerja dengan pihak kecamatan dan desa.
Kepala DSPMD Barsel, Selviriyatmi mengatakan, pengelolaan DD harus dilakukan pembinaan dan pengawasan. Sebab itu pihaknya melaksanakan rapat kerja untuk mendorong pemerintah desa guna mempercepat penyaluran DD tahap I, dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di desa-desa.
“Sehingga penyerapan anggaran di triwulan pertama ini bisa terpenuhi sekitar 20 persen. Peran pemerintah melalui DSPMD dan kecamatan sangat penting dalam pengawasannya, karena dana desa langsung bersentuhan dengan masyarakat kalangan bawah/prasejahtera, dimana tingkat resikonya paling tinggi,” sebutnya.
Selvi melanjutkan, sebab dari 86 desa yang ada di Barsel hanya 12 desa yang sudah menyalurkan DD tahap I, sehingga pihaknya perlu melakukan intervensi kepada setiap Kecamatan, Pemdes, dan BPD melalui rapat kerja tersebut.
Ia menerangkan, dalam hal penyaluran DD dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap I paling cepat pada Maret dan paling lambat pada Juli sebesar 60 persen, sementara untuk tahap II, pada Agustus sekitar 40 persen.
“Sebab penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja Pemdes,” tuturnya.
Sementara itu, Camat Gunung Bintang Awai (GBA), Yust Ellgoland mengatakan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari hasil rabat bersama Pj. Bupati Barsel beberapa waktu lalu. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Barsel ada peningkatan atau lebih cepat.
“Namun jika dibandingkan dengan kabupaten se Kalimantan Tengah, Barsel masih jauh kalah cepat. Maka dari itu Pj. Bupati menginginkan adanya intervensi dalam rangka mengambil langkah-langkah percepatan penyaluran dana desa tahap I yang semestinya sudah disalurkan paling lambat pada 26 Maret 2023,” katanya.
Ia menambahkan, untuk Kecamatan GBA meliputi 21 desa sebelumnya sudah melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran DD dengan mengadakan rapat kerja, dengan hasil Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari 10 desa yang belum dievaluasi oleh tim verifikasi dari Kecamatan.
Dari 10 desa itu ada 5 desa yang lolos verifikasi atau mendapatkan rekom untuk mengajukan pencairan dana desa. “Sampai saat ini di Kecamatan GBA ada 16 desa yang sudah lolos verifikasi, jadi sisa 5 desa yang belum dan hari ini juga kami fokuskan untuk penyelesaian percepatan penyaluran dana desa tahap I,” tukasnya.
(co/matakalteng.com)
Discussion about this post