BUNTOK – Dinas Perhubungan (Dishub) Barito Selatan, (Barsel) melaksanakan rapat dengan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) dan sejumlah pengusaha angkutan darat untuk membahas subsidi tarif penumpang.
Kepala Dishub Barse Daud Danda, Senin 20 September 2022 mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menginformasikan tentang pemberian subsidi kepada pengusaha angkutan sungai dan darat dalam upaya mengantisipasi terjadinya inflasi.
“Berdasarkan hasil rapat, tarif yang diberlakukan terhadap penumpang adalah tarif lama sebelum adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),” katanya.
Sedangkan untuk jumlah kenaikan tarif tiket baru yang disesuaikan dengan naiknya harga BBM itu lanjut dia, akan disubsidi pemerintah.
Untuk teknis kerangka acuan penyaluran subsidi kepada pengusaha angkutan akan disalurkan dalam setiap bulan dengan melihat jumlah fotokopi KTP yang dilampirkan dan nomor telepon seluler penumpang yang dicantumkan dalam manifest atau dokumen jumlah penumpang yang dibawa.
Daud Danda juga menerangkan, supaya dalam penyaluran subsidi tersebut tidak disalahgunakan, pihaknya akan lebih memperketat dalam pengawasannya.
Menurut dia, untuk pengawasan nantinya akan dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan Barsel yang melakukan pengecekan jumlah penumpang yang diangkut setiap harinya, baik angkutan darat maupun sungai.
Pada prinsipnya, pengusaha angkutan sungai dan angkutan darat sudah menyetujui mengenai hasil rapat yang telah dilaksanakan. Hanya saja kata dia, yang menjadi kendala, para pengusaha angkutan mengeluhkan BBM yang disalurkan dari SPBU jumlahnya terbatas.
“Sebab pembelian BBM untuk angkutan air seperti speedboat hanya dibatasi Rp 200 ribu dan apabila pengusaha membeli BBM di luar SPBU, tentu harganya lebih mahal lagi,” ungkapnya.
Sebagai salah satu solusinya kata Daud Danda, Gapasdap dan pengusaha angkutan, bisa membuat usulan kepada Dinas Perhubungan yang selanjutnya, akan pihaknya buat surat serta menyampaikannya kepada Penjabat Bupati Barsel.
Dikatakannya, hal itu agar penjabat bupati bisa menerbitkan surat supaya SPBU memberi dispensasi atau prioritas BBM untuk memenuhi keperluan pengusaha transportasi sungai dan darat yang ada di daerah ini.
“Kalau hal itu sudah terpenuhi, maka pelaksanaan dalam mengatasi inflasi di daerah ini akan berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Daud Danda.
(co/matakalteng.com)
Discussion about this post