SAMPIT – Debat publik tahap pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sudah dogelar kemarin, namun masyarakat banyak mengeluhkan kurang gregetnya debat tersebut. Pasalnya masing-masing paslon masih belum bisa mengeluarkan semua pemikirannya.
Bahkan pemerhati politik Wendi Waldianto dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya mengatakan, acara debat malam kemarin terlihat seperi acara cerdas cermat.
Meski kuliah di Palangka Raya, Wendi adalah putra daerah Kotim dan masih terus memantau kegiatan Pilkada Kotim. Dirinya menilai kegiatan debat tersebut tidak tampak adanya perdebatan.
“Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotim seperti tidak siap. Dan seakan debat tersebut hanya acara seremonial. Bukan bertujuan untuk membuka mata masyarakat untuk menentukan pilihan terhadap 4 pasangan calon tersebut,” ujarnya, Selasa 24 November 2020.
Bahkan menurutnya, moderator saat itu seperti pembawa acar kegiatan seremonial biasa. Tanpa ada pembawaan yang bisa menguasai panggung, dan menjadikan suasana debat hidup.
“Dari penilaian saya, moderator hanya membaca aturan debat, durasi waktu, mengatur siapa yang akan menjawab dan bertanya, serta hanya membacakan pertanyaan yang ada di dalam amplop,” nilainya.
Sebagai warga Kotim dan memiliki hak pilih di Kotim ini, dirinya mengaku belum mendapatkan gambaran terkait hasil debat tadi malam. Untuk itu ia berharap agar KPU bisa memberikan yang terbaik untuk debat kedua nantinya.
Pemerhati politik lainnya M.Gumarang juga mengatakan, debat pertama malam kemarin nampak lebih bersifat normatif yaitu tidak terlalu menonjolkan atau tidak mengedepankan yang berkaitan dengan permasalahan atau pendekatan fakta yang ada dimasyarakat.
“Sehingga lebih bersifat pendekatan teoritis, dimana pasangan calon kurang diberikan ruang untuk berekspresi sesuai dengan program dan gagasan buah pikirannya. Moderator harusnya membuat paslon bisa untuk lebih leluasa sehingga paslon lebih merasa tidak ada beban dalam menyampaikan buah pikiran,” tegasnya.
Ia menyebutkan, bahwa debat Pilkada ini bukanlah seperti uji skripsi, thesis ataupun disertasi, melainkan sekedar mengenalkan program atau gagasan untuk didengar oleh publik, sampai sejauh mana ketertarikan publik bahwa hal tersebut dapat menjawab permasalahan masyarakat Kotim selama ini.
“Kalau bisa pada debat selanjutnya panelis memberikan pertanyaan yang bersifat faktual, sehingga paslon akan lebih bebas memberikan gagasan pemikirannya, contoh cara mengatasi banjir di dalam kota seperti RSUD dr Murjani dan lainnya,” demikian Gumarang.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post