KUALA PEMBUANG – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menyebutkan jika penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah setempat yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masih belum maksimal.
Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantam Tengah (Kalteng).
“Dan ternyata masih banyak sekali potensi-potensi PAD yang seharusnya bisa kita gali. Akan tetapi, nyatanya masih banyak yang belum tersentuh atau tergali dengan baik,” katanya di Kuala Pembuang, Senin 28 November 2022.
Salah satu contohnya adalah pajak air permukaan yang ditangani oleh pemprov, akan tetapi bagi hasil dengan kabupaten. Dalam realisasinya, kabupaten memperoleh hak sebesar 70 persen dari pajak yang dipungut, dan 30 persennya adalah hak dari provinsi.
“Artinya, persentase yang kita dapat itu sangat besar, karena provinsi cuman 30 persen. Mengapa saya katakan belum maksima? Karena dari 30 lebih PBS yang beroperasi di Seruyan, baru sembilan perusahaan yang dipungut,” ujarnya.
Kondisi itu membuat Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi di Seruyan tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan Provinsi Kotawaringin Timur (Kotim) dan Kotawaringin Barat (Kobar). “Kobar dari informasi yang kami terima, untuk DBH provinsinya itu lebih dari Rp80 miliar, Kotim sekitar Rp109 miliar lebih. Sedangkan Seruyan, itu cuman diangka Rp28 miliar. Coba bayangkan, padahal potensinya luas sekali,” pungkasnya.
(ald/matakalteng.com)
Reproduction and distribution of https://www.matakalteng.com/?p=98282 content to other sites is prohibited without permission.
More information, please contact us.
Discussion about this post