SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi mengingatkan, agar jangan sampai ada pembabatan hutan lagi yang dilakukan. Bahkan jika ada perusahaan yang ingin membuka lahan dengan menebang hutan agar tidak lagi diberikan izin untuk mempertahankan sisa hutan yang ada di Kotim.
“Karena sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa banjir yang terjadi semakin parah salah satu faktornya karena hutan resapan berkurang akibat adanya pembukaan lahan sawit besar-besaran,”ujarnya, Minggu 24 Maret 2024. Bahkan lanjutnya, pemerintah daerah sendiri mengakui hal tersebut.
Untuk itu diharapkan sisa hutan yang ada di wilayah ini terus dijaga agar tidak berkurang, bahkan kalau bisa ditambah dengan melakukan reboisasi kembali. “Meski menambah luasan hutan memerlukan waktu yang cukup lama, namun setidaknya ada upaya yang dilakukan agar anak cucu kita nanti bisa menikmati hasilnya. Apalagi diketahui luasan hutan di Kotim sudah tidak ideal lagi,”bebernya.
Diketahui, saat ini sisa hutan di Kotim sudah menipis, padahal sisa hutan ideal tersisa adalah 40 persen, sedangkan 60 persen itu digunakan untuk kawasan investasi, baik bidang kehutanan atau perkebunan, termasuk kawasan pemukiman. Menurut data hutan di Kotim dari total luasan itu hanva tersisa 25 persen.
“Syukur – syukur itu hutan, karena di lapangan sebenarnya ada yang tidak ada hutannya lagi sudah di alih fungsi dari permukiman dan lainnya,” ungkapnya. Sementara itu Assisten II Sekretariat Daerah Kotim Alang Arianto mengakui bahwa adanya perkebunan kelapa sawit berpengaruh pada intensitas banjir yang melanda sejumlah desa.
“Berbeda dengan zaman dulu saat perkebunan masih sedikit atau bahkan belum ada, banjir lebih cepat surut jika dibandingkan dengan saat ini,” ucapnya. Seperti di Desa Hanjalipan Kota Besi, hujam sedikit saja jika bertepatan dengan air pasang maka akan banjir, jika dulu lebih cepat surut saat belum ada perkebunan kelapa sawit dan masih banyak hutan.
Dirinya menyampaikan ditambah kondisi geografis desa yang berdekatan dengan sungai, saat hujan deras bersamaan dengan terjadi pasang air laut maka dipastikan akan banjir. “Saat ini Pemkab Kotim sudah menurunkan status tanggap darurat banjir ke transisi pemulihan karena diprakirakan intensitas hujan mulai berkurang di akhir Maret hingga April 2024,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post