SAMPIT – Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Bima Santoso mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk terlebih dahulu melakukan survei sebelum menerapkan perda jaminan produk halal dan higienis.
“Berkaitan dengan rancangan peraturan daerah (Raperda) Tentang Jaminan Produk Halal dan Higienis, Fraksi PKB meminta pemerintah Kotim dalam menentukan peraturan bupati terkait standar produk, melakukan survei dan kajian di tengah masyarakat,” kata Bima, Minggu 15 Agustus 2021.