BUNTOK – Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Selatan yang sudah dibentuk oleh DPRD, akan turun ke lapangan guna memeriksa penyebab mangkraknya proyek pembangunan di tahun anggaran 2021.
“Kami sudah merencanakan akan turun ke lapangan, langsung bersama instansi terkait, guna melihat apa saja yang menjadi kendala di lapangan sehingga membuat pekerjaan tersebut putus kontrak,” kata Ketua Pansus LKPj Bupati, Jarliansyah, Kamis 21 april 2022.
Politisi PDI Perjuangan ini kemudian melanjutkan, masyarakat sangat dirugikan dengan mangkraknya proyek-proyek tersebut. “Kalau dari sisi pemerintah mungkin merasa tidak rugi, karena pada intinya pemerintah nantinya akan membayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan itu sendiri,” ucapnya.
Sebab dengan tidak selesainya pekerjaan tersebut, berarti akses itu tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Baik itu untuk akses ekonomi mereka maupun kemajuan pembangunan di tempat mereka.
Pansus LKPj sendiri direncanakan akan turun lapangan selama 3 hari berturut-turut. Malai pada Sabtu, 23 April 2022. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, saat ini setidaknya ada sekitar 10 proyek pembangunan tahun 2021 di Barsel yang terpaksa dihentikan dan mengalami putus kontrak, disebabkan adanya permasalahan Force Majeure (kahar).
(co/matakalteng.com)
Discussion about this post