SAMPIT – Peningkatan kasus pasien positif Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akhir-akhir ini sangat signifikan, bahkan keadaan ini disoroti langsung oleh Plt Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habis Ismail Bin Yahya.
Dirinya datang langsung ke Kotim untuk memberikan arahan kepada stakeholder di Kotim terkait penanganan Covid-19, untuk menekan angka pasien positif Covid-19 di Kotim.
“Kedatangan kami ini mengingat melonjaknya angka positif Covid-19 di Kotim. Kami juga ada teguran dari pusat karena kasus di Kalteng terus meningkat,” ujar Habis Ismail yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Kalteng, Selasa 1 Desember 2020.
Habis Ismail juga mengimbau agar Satgas penanganan Covid-19 Kotim kembali semangat, dimana titik terjenuh saat ini sangat tinggi dalam penanganan Covid-19. Belum lagi hujatan dari masyarakat yang menuding pemerintah di untungkan.
“Perjalanan dinas tidak bisa, pembangunan infrastuktur tertunda. Itu merugikan, sampai ada masyarakat yang tidak ingin menerapakan protokol kesehatan di dirinya, keluarganya dan wilayahnya,” bebernya.
Lebih lanjut disebutkan Habib, khusus untuk Kotim dirinya melihat keterlibatan atau kelibatan tokoh-tokoh agama sangat kurang. Sehingga kedepannya pihaknya meminta Satgas penanganan Covid-19 Kotim ini di dalamnya ada tokoh agama. Agar sama-sama mensosialisasikan dan mengajak masyarakat serta umat untuk menerapkan protokol kesehatan.
“Karena saya melihat beberapa kegiatan keagaaman tidak menerapkan protokol kesehatan, dan Kotim ini berbeda dengan wilayah lainnya yang ada di Kalteng. Penanganan covid juga perlu sinergi, jangan tertutup jangan merasa mampu mengatasi sendiri. Kita atasi bersama,” tegasnya.
Dikatakannya, saat ini memang sangat perlu mempertahankan perekonomian, namun tetap juga harus melihat keadaan. Jika satu daerah itu memang zona yang menyumbang banyak positif maka harus ditutup.
“Jadi kita tutup per zona saja. Seperti di Palangkaraya itu ada per kecamatan ada juga per RT. Dan hasilnya bagus. Jadi tidak perlu lock down atau PSBB, blocking area saja,” usulnya.
Dirinya juga meminta agar Satgas Covid-19 Kotim kembali menekan dan membatasi perjalanan dinas ASN ke luar daerah, karena di Sampit ada klaster ASN yang mungkin di dapat saat perjalanan ke luar daerah.
“Perjalanan yang kurang penting lebih baik melalui virtual, surat menyurat pun tinggal di kirim saja tidak usah berangkat banyak orang hanya untuk minta tanda tangan,” tegasnya.
Bahkan dirinya menyebutkan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) juga harus benar-benar diterapkan, dan Palangkaraya siap menampung sampel swab karena di Palangkaraya ada 5 alat swab.
Menurutnya juga, peraturan bupati (Perbup) juga perlu ditingkatkan menjadi peraturan daerah (Perda), senagai payung hukum untuk bekerja dan menegakkan protokol kesehatan. Karena dengan perda akn lebih kuat dan akan ada sedikit efek jera untuk pelanggar.
“Serta ketua harian harus lebih sering koordinasi dengan Satgas Kalteng, kalau perlu setiap hari ada laporan via whatsapp. Agar kami tahu apa yang sudah dilakukan dan apa saja yang bisa kami bantu dari provinsi,” ujarnya.
Jika bad tempat isolasi kurang dirinya menyarankan silahkan buat surat dan usulkan ke provinsi agar pihaknya yang akan mengusulkan lagi ke pusat. Menurutnya semua bisa di usulkan yang penting ada keinginan.
“Saya melihat sampit ini ada sedikit kepasrahan. Seakan-akan keadaan ini sudah tidak bisa di apa-apa kan lagi. Presiden sudah mengintruksikan agar terkait penanganan Covid-19 dibantu. Jika kekurangan tempat isolasi kita bisa menggunakan hotel. Asalkan ada suratnya,” beber Habib.
Maka dirinya memberikan beberapa saran untuk pemerintah Kotim yakni, mengurangi kegiatan dilingkungan pemerintah yang berpotensi mengumpulkan orang banyak, Membatasi ijin keramaian, evaluasi tempat-tempat wisata, blocking area daerah-daerah zona merah, merangkul tokoh agama dan tokoh adat, harus ada laporan Satgas setiap hari secara formal ataupun nonformal dan awasi pasar-pasar.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post