SAMPIT – Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Wim RK Benung melalui Sub Bagian SDA dan Lingkungan Hidup Rachmadan mengatakan, bahwa kelangkaan LPG karena Distribusi tidak merata.
”Gas elpiji subsidi untuk warga yang kurang mampu yang penghasilannya di bawah Rp 1,5 juta per bulan, tetapi kenyataannya masyarakat dari berbagai kalangan juga ikut menikmati. Itulah yang sulit kami awasi,” ujarnya.
Terkait harga pasaran yang dijual melebih HET juga sulit dikendalikan, karena masih banyak pangkalan yang menjual bebas ke pedagang eceran untuk dijual lagi ke warga.
”Pangkalan itu seharusnya menjual untuk masyarakat, bukan untuk pedagang eceran yang dijual lagi. Maka tidak heran harga elpiji di mana-mana berbeda-beda,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah daerah sudah berupaya menangani persoalan gas elpiji dengan memberlakukan penerapan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el. Namun, masih saja KTP yang disalahgunakan.
”Pembelian gas elpiji di tingkat pangkalan sudah diberlakukan dengan sistem pembuktian KTP, tetapi ada saja yang malah menyalahgunakan KTP agar bisa membeli dengan jumlah banyak,” ujarnya.
Dia juga membenarkan adanya informasi yang beredar, yakni pangkalan yang menjual gas elpiji ke warga untuk dibawa ke perusahaan sawit dengan jumlah banyak.
(fi/matakalteng.com)
Discussion about this post