PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), H Edy Pratowo, turut menghadiri kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024, yang digelar di Lapangan Barigas Mapolda Kalteng, Selasa, 17 Oktober 2023.
Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia dalam rangka melakukan pengecekan terhadap Kesiapan Pengamanan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2023-2024.
Bertindak selaku Inspektur, Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto dalam amanatnya mengatakan Pemilu 2024 adalah Pesta Demokrasi terbesar yang akan menentukan masa depan bangsa.
“Maka semua komponen bangsa harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pemilu 2024,” kata Kapolda.
Terkait pengamanan Pemilu 2024, dibeberkan Kapolda, Polri didukung TNI, Kementerian/Lembaga/Instansi terkait dan mitra Kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia selama 222 hari dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024.
“Jadi dalam hal ini, kita lihat, 222 hari kita harus bisa menyiapkan semua kondisi fisik, kesehatan kita, sehingga kita di dalam mengamankan rangkaian (Pemilu, red) ini dapat berjalan dengan lancar,” pesan Kapolda Kalteng yang juga berharap seluruh personel melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Wakil Gubernur, H Edy Pratowo, usai menghadiri Gelar Apel Pasukan Operasi Mantap Telabang menyampaikan dalam menghadapi Pemilu 2024, Pemprov Kalteng berkolaborasi dengan TNI/Polri, KPU, Bawaslu serta stakeholders terkait lainnya dalam pengamanan maupun penyelenggaraan dan pengawasan.
Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Kalteng telah menyatakan kesiapannya dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang melalui anggaran yang disediakan. “Melalui dana cadangan dan di tahun 2024 akan datang ini juga sudah teranggarkan keseluruhan dana yang ditentukan,” ungkapnya.
Disampaikan Edy bahwa Pemprov Kalteng sudah membentuk Desk Pilkada jelang pesta demokrasi pada tahun 2024. Desk Pilkada terdiri dari berbagai unsur yakni pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas mengkoordinir keamanan, ketertiban, kondisi politis dan lain-lain.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post