PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah, dr. Suyuti Syamsul mengatakan, efektivitas dan efisiensi serta pelaksanaan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi program serta pendekatan yang tepat sasaran.
Lebih lanjut disebutkan dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat,” imbuhnya, Kamis 18 November 2021.
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan secara gamblang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab
Suyuti menjelaskan pemanfaatan data profil kesehatan dalam berbagai aspek pembangunan kesehatan sangat penting. Pemutakhiran data profil kesehatan Provinsi Kalteng Tahun 2021 bertujuan memberikan informasi dan gambaran tentang derajat kesehatan, upaya serta hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Kalteng yang tergambar dalam data tabel, grafik, indikator kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Untuk menjadi perhatian dan saya ingatkan bahwa capaian indikator SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah tahun 2020 terdiri dari 12 indikator dan masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya masih < 60%,” ujarnya.
Suyuti menambahkan, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB), dan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) merupakan indikator yang capaiannya <60%.
Maka dari itu data profil sebagai salah satu bahan acuan sangat berpengaruh untuk mendukung perencanaan kesehatan yang berdasarkan fakta (evidance based) serta bahan masukan dalam penyusunan kebijakan program maupun pengambilan keputusan.
“Jika dilihat dari sisi pembiayaan untuk indikator tersebut, hanya berkisar 4 – 8% dari pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan SPM. Hal ini dapat mencerminkan kurangnya keseriusan dari sisi pembiayaan untuk semua kegiatan yang mendukung pencapaian indikator-indikator tersebut,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post