KUALA KURUN – Untuk menjaring aspirasi dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Gumas tahun 2024, dilaksanakan forum konsultasi publik. Forum ini menjadi bagian perumusan kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
”Saya ingin aspirasi dalam forum ini bisa ditampung sebagai pertimbangan usulan program, kegiatan, sub kegiatan, yang diusulkan di tahun 2024, sesuai prioritas dan strategis pembangunan, sehingga membawa manfaat optimal bagi peningkatan pembangunan daerah,” tutur Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing, Kamis, 26 Januari 2023.
Di RKPD tahun 2024, prioritas pembangunan yang dirumuskan yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, peningkatan pelayanan publik, terwujud program food estate yang mengedepankan program unggulan daerah, kemudahan perizinan dan pengembangan kerjasama investasi.
Kemudian, percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya budaya dan pariwisata, serta pemulihan daya dukung lingkungan khususnya Tahura.
”Dari prioritas pembangunan, kami yakin laju pertumbuhan ekonomi meningkat tujuh persen, kemiskinan menurun 3,8 persen, pengangguran terbuka turun dua persen, indeks gini turun 0,24 persen, dan IPM meningkat 71,99 persen,” katanya.
Dia meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk fokus pada kegiatan relevan serta saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas. Selain itu, pembangunan juga harus berdasarkan pada data dan informasi, baik di keadaan masalah lapangan maupun faktor luar yang mempengaruhinya.
”Secara khusus kepada perangkat daerah yang ada kaitannya dengan kegiatan prioritas, layanan publik, usulan aspirasi masyarakat, saya ingin agar memetakan program dan kegiatan berdasarkan potensi serta kondisi wilayah,” tegasnya.
Selain itu, camat yang merupakan perpanjangan tangan kepala daerah harus melakukan pendampingan, mulai perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), daftar usulan RKP, hingga APBD desa, serta menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.
”Bina dan awasi pemanfaatan dana desa yang berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis untuk kelancaran pembangunan. Semua sumber pendanaan wajib kita optimalkan untuk kemajuan bersama,” tandasnya.
(sid/mtakalateng.com)
Discussion about this post