BUNTOK – Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel), Deddy Winarwan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas serta mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi isu-isu strategis, di Aula Setda Barsel, Rabu 26 Juli 2023.
Rakor tersebut di hadiri seluruh unsur Forkopimda mulai dari unsur pimpinan DPRD Barsel, ketua Kejari, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kapolres yang diwakili Waka Polres, dan perwakilan dari Kodim 1012/BTK, serta beberapa Kepala OPD setempat.
Pj. Bupati Barsel Deddy Winarwan menyampaikan, kegiatan tersebut adalah Rakor Forkopimda perdana di Kabupaten Barsel. Sebelum kegiatan tesebut terlaksana pemerintah daerah terlebih dulu melaksanakan Rakor bulanan bersama Kepala perangkat daerah setempat.
“Dari hasil rapat tersebut terdapat isu-isu strategis yang perlu dibahas dan diputuskan pada level yang lebih tinggi lagi guna mencari sulosi atau langkah-langkah dalam menangani permasalahan tersebut,” ujarnya.
Ia menuturkan, pertama isu-isu strategis dari pemerintah daerah yang perlu segera diantisipasi yaitu isu tentang kenaikan harga pangan seperti beras dan bawang merah maupun bawang putih, yang memicu kenaikan Indek Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Barsel berada di posisi ke-9 se Kalimantan Tengah.
“Hal ini menandakan lampu kuning, dan tentunya menjadi salah satu program prioritas kami pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah untuk menangani permasalahan tersebut,” tutur Deddy.
Menurut dia, dengan adanya permasalahan kenaikan harga beras dan bawang tersebut akan berpengaruh juga terhadap harga bahan sembako lainnya, sehingga berdampak kepada daya beli masyarakat juga akan menurun dan memicu terjadinya kenaikan inflasi daerah.
Yang kedua, lanjutnya, sesuai dengan arahan Gubernur Kalimantan Tengah, selain menangani masalah inflasi, tugas pemerintah daerah juga ikut serta memantau dan mengantisipasi apa bila terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah setempat, baik paska maupun pra Karhutla.
Ia menambahkan, yang dimaksud pra Karhutla adalah pemerintah daerah atau stekholder terkait harus aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan dan bahaya Karhutla, agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan disekitarnya.
“Untuk menjaga stabilitas tersebut dalam menghadapi isu-isu yang terjadi saat ini, pemerintah daerah telah melakukan tindakan preventif dan pengawasan yang melekat, salah satunya mengadakan pasar dan bazzar pangan murah, serta selalu siap sianga dalam mengantisipasi terjadinya bencana Karhutla,” terangnya panjang lebar.
Ia berharap, dengan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel dan Forkopimda dalam upaya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah setempat, tentunya perlu dibutuhkan bantuan dari seluruh eleman lapisan masyarakat, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.
“Maka dari itu kita mengadakan Rakor ini dalam rangka bersama-sama mencari solusi atau jalan keluar setiap isu-isu strategis yang terjadi, serta mengantisipasi isu-isu yang akan dihadapi dimasa depan, semoga dengan adanya sinergitas ini, kita berharap isu-isu yang berkembang dapat kita hadapi dan kita selesaikan dengan cara yang baik pula,” kata Deddy Winarwan.
(co/matakalteng.com)
