SAMPIT – Pendaftaran diri Irawati sebagai bakal calon Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) ke DPD PKS Kotim jadi pertanda masa kepemimpinan Halikinnor-Irawati (HARATI) Jilid 2 pecah untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotim tahun 2024.
Padahal sebelumnya keduanya nampak kompak mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan sebagai pasangan kembali. Bahkan keduanya sempat membenarkan ingin maju kembali sebagai HARATI Jilid 2 untuk melanjutkan pembangunan dan program-program yang belum sempat dijalankan pada pemerintahan HARATI Jilid 1 sejak periode 2020 hingga 2024 ini.
“Benar ada Ibu Irawati mendaftar ke PKS,” kata Sekretaris MPD DPD PKS Kotim Agus Sugianto, Minggu 12 Mei 2024. Menurutnya, PKS Kotim sudah menerima pendaftaran dari Irawati dan mereka juga sangat terbuka dalam masa pendaftaran kandidat untuk Pilkada kota baik itu dari kader internal partai maupun tokoh tokoh eksternal partai yang mempunyai keinginan untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat Pilkada melalui PKS.
“Ibu Irawati bukanlah pendaftar pertama di PKS, sebelumnya sudah ada juga yang daftar yaitu Rahmat Hamka dan Habib Ahmad Al Habsyi. Dan dalam waktu dekat sudah ada yang menghubungi mau mendaftar juga yaitu Aswin Nur dan H Sidi Ikhasn,” ungkapnya. Kontestan Pilkada Kotim saat ini mulai membuat masyarakat bingung menunggu keputusan siapa yang akhirnya akan berpasangan maju dalam Pilkada mendatang.
Sebelumnya Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan, komitmennya ke depan untuk maju kembali sebagai Bupati Kotim bersama Wakilnya Irawati, termasuk mengenai realisasi plasma. “Kaitan yang sedang trend saat ini mengenai tuntutan masyarakat terhadap plasma kita sudah bentuk tim penanganan konflik sosial (PKS),” kata Halikinnor.
Dia juga mengatakan, masih ada 40 persen perusahaan dari total perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kotim belum merealisasikan kebun plasma. Sisanya sudah menjalankan kewajiban tersebut meski sebagian besar masih dalam bentuk dana talangan kepada masyarakat dan manfaatnya dinilai telah diterima masyarakat.
“Ada yang kami tangani, ada juga yang ditangani pemerintah provinsi karena wilayahnya berada di dua kabupaten. Tetapi belum berarti konflik berakhir. Saya yakin sepanjang investasi ada pasti ada problem, tapi ini yang menjadi prioritas kami,” ucapnya belum lama ini.
(dia/matakalteng)
