BUNTOK – Berdasarkan hasil reses yang dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRD Barito Selatan, ada sebanyak 1.179 usulan kegiatan yang disampaikan masyarakat. “Usulan itu disampaikan masyarakat pada reses pimpinan dan seluruh anggota dewan di daerah pemilihan (dapil) I, II dan III,” kata Anggota DPRD Barito Selatan, Nurul Hikmah di Buntok, Rabu 23 Agustus 2023.
Dia menjelaskan, usulan tersebut disampaikan masyarakat pada saat pimpinan dan anggota dewan melaksanakan reses di sebanyak 45 desa yang tersebar di enam kecamatan. “Usulan masyarakat tersebut dirangkum menjadi lima bidang,” ucap politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barito Selatan ini. Dia menerangkan, lima bidang itu terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bidang keagamaan dan fasilitas sosial serta bidang perekonomian.
“Untuk bidang pendidikan, masyarakat mengusulkan pembangunan dan rehab Sekolah Dasar (SD) sederajat hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sejumlah desa,” ujarnya. Termasuk juga lanjut dia, penambahan tenaga pengajar dan bantuan sarana pendidikan seperti buku dan seragam sekolah. Untuk bidang kesehatan, masyarakat mengharapkan penyediaan fasilitas kesehatan dan peralatan medis pada pos kesehatan desa dan puskesmas.
Kemudian di bidang infrastruktur, masyarakat di sejumlah desa mengusulkan rehab jembatan dan jalan, penyediaan air bersih hingga pembangunan siring penahan ablasi. “Masyarakat juga mengusulkan peningkatan akses listrik dan perbaikan jaringan telekomunikasi,” terang Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Barito Selatan itu.
Pada bidang keagamaan dan fasilitas sosial, kata Nurul, masyarakat di sejumlah desa mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas keagamaan seperti masjid dan gereja serta penyediaan alat ibadah maupun fasilitas sosial. “Kemudian, pembangunan dan peningkatan pusat kegiatan masyarakat serta aula serbaguna,” terangnya.
Sedangkan di bidang perekonomian, masyarakat mengusulkan bantuan untuk nelayan, peternak dan petani serta penetapan dana pengembangan ekonomi seperti kawasan industri. Dia menyampaikan, dalam bidang ini juga, masyarakat mengusulkan agar pengawasan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat ditingkatkan.
“Pengawasan ini dalam upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran ketentuan dan menghindari terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum,” jelasnya. Dikatakannya, berdasarkan hasil reses anggota dewan ini, dapat disimpulkan ada beberapa isu utama yang menjadi perhatian masyarakat agar permasalahan tersebut bisa diatasi dengan baik.
“Hasil reses ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah kabupaten dan DPRD dalam membuat kebijakan penganggaran, maupun kebijakan program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nurul Hikmah.
(co/matakalteng.com)
Discussion about this post