PALANGKA RAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Barito Selatan (Barsel) tahun 2020-2021.
“Penetapan tersangka tersebut setelah dilakukan rangkaian penyidikan dan menemukan dua alat bukti yang sah serta telah memenuhi syarat sebagai tersangka,” kata Kajati Kalteng, Undang Mugopal melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Douglas Pamino Nainggolan, saat konferensi pers di kejati kalteng, Jumat, 5 Januari 2024.
Dia menerangkan, tersangka pertama berinisial PMI Sebagai Bendahara Pengeluaran tahun 2020 hingga 2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
Tersangka kedua berinisial MJR Sebagai Pengelola BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas tahun 2020 hingga 2021 di Dinkes Kabupaten Barito Selatan.
Ketiga, yakni tersangka ICD sebagai Kepala Bidang Kesmas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2020 hingga 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
Kempat yakni Tersangka berinisial DKP Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2020, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan tersangka berinisial DS Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2021, selaku Pengguna Anggaran (PA).
Douglas Pamino Nainggolan menegaskan, setelah dilakukan penetapan tersangka penyidik akan melakukan pemanggilan segera akan dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap para tersangka.
Dia menceritakan, pada tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten Barsel menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) senilai Rp. 14.193.918.000 sedangkan pada tahun 2021 menerima Rp. 16.414.374.000. Total Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 sebesar Rp. 32.216.739.200.
Dana tersebut, dikelola atau dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara dicairkan tunai kemudian di setor dan atau ditransfer ke rekening pribadi beberapa pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
“Dalam pencairan dana tersebut terjadi penyimpangan dari Kas Daerah, saat masuk ke rekening dinas tersebut seluruh uang tersebut disetorkan ke rekening pribadi beberapa orang di dinas tersebut,” jelasnnya.
Douglas menerangkan terdapat empat rekening pribadi dengan transferan bervariasi. Terdapat 10 kegiatan pada tahun 2020 yakni diantaranya BOK Puskesmas, BOK Dinas Kesehatan, BOK Sistem E-Logistik Obat dan BMHP, BOK Stunting, Dukungan Manajemen, Akreditasi Puskesmas, Jampersal, Pengawasan Obat dan Makanan.
Sementara itu, ada 7 kegiatan pada tahun 2021, diantaranya BOK Kabupaten, BOK Puskesmas, BOK Kefarmasian dan Alkes, BOK Stunting, Jaminan Persalinan, Dukungan Akreditasi Puskesmas, Dukungan Akreditasi Laboratorium Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan.
“Dari rekening pribadi yang kita lihat ada empat, itu dikirim lagi ke rekening pribadi pihak lain, jadi berantai. Ada yang ke anaknya dan ke orang lain,” ungkapnya.
Saat ini, telah dilakukan penyitaan aset berupa dua mobil, komputer, dan uang tunai. Douglas Pamino Nainggolan menyatakan bahwa pekerjaan ini juga menunjukkan kemungkinan adanya indikasi kuat money laundering.
Terkait kerugian negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 s/d 2021, Tim penyidik masih menunggu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor.
“Hasil perhitungan kita secara kasar total kita menemukan angka yang cukup besar potensi kerugian negara Rp10 – 20 Miliar, namun kita masih menunggu hasil perhitungan,” pungkasnya.
(co/matakalteng)
Discussion about this post