PALANGKA RAYA – Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemili) serentak Tahun 2024 turut menentukan kondisi stabilitas politik dalam negeri. Dalam pelaksanaannya dapat membawa dampak positif maupun negatif.
Sebab itu Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kalimantan Tengah (Kalteng) Katma F. Dirun saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) meminta agar Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se Kalteng dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
“Sesuai dengan tema rakor ini yakni ‘Membangun Sinergitas dan Peran Badan Kesbangpol se-Kalteng dalam menciptakan SDM berkualitas Menyongsong Persiapan Pemilu Tahun 2024’,” ucapnya membacakan sambutan Gubernur Kalteng.
Program yang disampaikan diharapkan mampu menciptakan koordinasi dan sinkronisasi yang baik, mampu merajut kesejukan, kerukunan, persatuan, dan kesatuan, demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang aman dan nyaman serta semakin maju dan bermartabat, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Oleh karena itu, melalui momen ini, saya sangat mengharapkan dan mengimbau agar jangan mudah terpancing berbagai isu yang tidak jelas. Hendaknya kita dapat bijaksana menyaring berbagai informasi yang masuk, jangan justru ikut-ikutan menyebarkan informasi tidak jelas,” sebut Katma.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng Akhmad Husain mengatakan, rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang sasaran program kerja Badan Kesbabgpol dalam rangka menghadapi persiapan Pemilu tahun 2024.
Dilanjutkan, untuk menyamakan persepsi tentang penanganan isu-isu strategis daerah yang berpotensi terjadi konflik sosial atau konflik kepentingan. Serta mensinergikan kebijakan strategis penyusunan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi untuk memberikan rekomendasi dan strategi penanganan isu-isu strategis terkait kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di Kalteng.
“Mensinergikan kebijakan strategis penyusunan program kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi untuk memberikan rekomendasi dan strategi penanganan isu-isu strategis terkait kondisi ideologi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang dapat menyebabkan munculnya permasalahan urusan pemerintahan umum di bidang kesbangpol,” jelasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post