PALANGKA RAYA – DPRD Kota Palangka Raya menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Langkah ini dinilai perlu agar kualitas makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar memenuhi standar gizi serta aman untuk dikonsumsi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan pemerintah kota perlu terlibat secara aktif dalam memantau jalannya program tersebut di lapangan. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya sebatas prosedur administratif, tetapi harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh, mulai dari tahap penyediaan bahan makanan hingga proses distribusi kepada siswa di sekolah.
“Pengawasan harus dilakukan secara serius agar makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi dan layak dikonsumsi oleh para siswa,” ujarnya, Selasa 10 Maret 2026. Selain peran pemerintah daerah, Khemal juga menilai partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Ia menyebut keterlibatan orang tua siswa dapat menjadi bentuk kontrol sosial agar program berjalan transparan dan sesuai tujuan. “Keterlibatan masyarakat dapat menjadi kontrol sosial agar pelaksanaan program ini tetap berjalan sesuai dengan tujuan,” katanya.
Ia menambahkan, jika ditemukan menu makanan yang dinilai tidak layak atau tidak memenuhi standar gizi, pihak sekolah maupun masyarakat diharapkan mendokumentasikan temuan tersebut dan melaporkannya sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, sekolah juga memiliki kewenangan untuk menolak menu MBG apabila makanan yang disediakan tidak memenuhi standar kesehatan atau dinilai tidak layak diberikan kepada siswa.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post