SAMPIT – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti adanya kesenjangan fiskal yang cukup signifikan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Kondisi ini dinilai menjadi salah satu permasalahan mendasar yang harus segera diatasi agar tidak menghambat pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, mengatakan kesenjangan tersebut dipicu oleh menurunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sebesar kurang lebih Rp383 miliar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Dampak langsung dari penurunan transfer ini adalah terjadinya kekurangan pembiayaan pada berbagai sektor strategis yang secara kumulatif mencapai sekitar Rp571 miliar sebagaimana yang telah dilaporkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik,” jelas Riskon, Rabu 29 Oktober 2025.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah daerah melakukan langkah nyata dan terukur, terutama dalam hal strategi keuangan dan penguatan arah pembangunan daerah. Salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah secara produktif. Selain itu, perlu adanya inovasi sumber pembiayaan pembangunan daerah melalui kemitraan dengan dunia usaha, sinergi program Corporate Social Responsibility (CSR), dan dorongan terhadap investasi sektor riil di daerah,” paparnya.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya efisiensi belanja rutin dan peningkatan belanja produktif, agar setiap rupiah dalam APBD dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Efisiensi, kata Riskon, bukan berarti memangkas program, tetapi memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan memiliki nilai guna dan hasil nyata.
“Dalam hal penggunaan anggaran, kami menilai perlunya efisiensi belanja rutin dan peningkatan belanja produktif agar setiap rupiah APBD memberi manfaat maksimal bagi rakyat,” tegasnya.
Selain soal pengelolaan fiskal, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Menurut Riskon, keselarasan kebijakan ini penting agar pembangunan di Kotim tidak berjalan parsial, tetapi menjadi bagian dari strategi nasional menuju Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.
“RAPBD 2026 perlu lebih kuat dalam sinkronisasi perencanaan dan arah pembangunan, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah harus benar-benar berorientasi hasil dan selaras dengan arah RPJPD 2025–2045 yang telah disusun,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Fraksi Partai Golkar menginginkan agar APBD tidak sekadar menjadi daftar kegiatan tahunan, melainkan instrumen strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“APBD bukan hanya dokumen anggaran, tapi instrumen strategis pembangunan. Karena itu, setiap program harus berorientasi hasil, berdampak nyata, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Riskon.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post