SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berharap pemerintah desa bergerak cepat mendata warga-warga yang terdampak banjir di wilayah masing-masing, hal itu untuk mempercepat penyaluran bantuan dari pemerintah kabupaten.
“Karena tentunya penyaluran bantuan tidak bisa langsung dilakukan tanpa adanya data dari pemerintah desa berkaitan dengan jumlah warga atau rumah yang terdampak,” kata Ketua DPRD Kotim, Rinie Anderson, Senin, 19 Februari 2024.
Menurutnya, yang biasanya menjadi kendala keterlambatan pemberian bantuan adalah, lambatnya kepala desa melaporkan data warga terdampak banjir. Sementara kepala desa lah yang lebih mengetahui keadaan warganya saat ini.
“Kalau ada keterbatasan atau kendala dalam penyampaian data itu, maka bisa dibantu oleh lurah atau camat setempat. Sehingga pendataan bisa dilakukan lebih cepat, dan bantuan juga bisa lebih cepat didapatkan. Mengingat korban banjir ini bantuannya tidak bisa ditunda-tunda, mereka membutuhkan segera karena sudah pasti kegiatan ekonomi lumpuh di daerah banjir,” tegasnya.
Ia juga berharap, setelah mendapatkan data warga terdampak, pemerintah agar dengan segera menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan. Terutama bagi warga yang rumah-rumahnya sudah terendam banjir parah.
“Mereka pasti sangat membutuhkan bahan makanan dan juga tempat tidur, dan yang tidak kalah penting adalah obat-obatan. Karena biasanya banjir datang dibarengi dengan beberapa penyakit sebagai dampaknya,” katanya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post