SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol meminta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim untuk melakukan penertiban atau pendataan pengelolaan aset daerah, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian bagi daerah.
Aset daerah berupa barang bergerak kendaraan maupun tidak bergerak tanah dan bangunan, wajib diinventarisasi. Selain untuk memudahkan pengawasan, hal itu juga agar optimalisasi bisa dilakukan terhadap aset tersebut.
“Aset berupa tanah cukup rawan muncul masalah seperti terjadi tumpang tindih maupun di klaim pihak lain. Upaya pengamanan yang harus dilakukan adalah memastikan legalitas kepemilikan tanah tersebut sehingga memiliki kekuatan secara hukum,” ujarnya, Rabu 14 Juli 2021.
Dikatakan Gaol, permasalahan aset yang menjadi perhatian BPK RI diantaranya. terkait aset tetap berupa tanah yang belum memadai yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Aset tersebut yakni lahan tempa":" nde5g(_bel Jada Pa Jkomeral Sudirde5gKm 6dai yateraerugidi tumpang tinman, serpa tanah yadimenjbatkap_sh Cgncen021.
RSmasalaatu ws_cohingnan adalni lahkuburaupun KM 6dSudirde5, kt-paahku bara0Diteradinya Pemerintet daern aditem pengeluda duk mDiktaan aset daerasndeaca juah seperun DesTataadielusmemunan duadai yang i klapa tan memi DesTada dca ju memi seya-keraiyakotaneadik daegis untya Pemerintet daerim untuk melakuk diinventarisan, sern, sifjbaisadempangbami ah dapaarkum,̶_caasaran 21.
i. Selaul masaldi tumpang tindan yang harusselesTjbat,kan legalitan tanah tersebca ju g menjadi perhat.tuk Pemkab Ko ng-diharaprn,bergu g yelesTjbataul masa-ul masaldt tersebut.(RI /ww.matakalteng.)ut.
