PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pelaku usaha perkebunan rakyat. Sertifikasi ini dianggap penting untuk memastikan pengelolaan kebun sawit yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing hasil produksi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Herson B. Aden, yang mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola perkebunan yang memenuhi aspek lingkungan, sosial, dan hukum.
“ISPO ini adalah pelatihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar kita memiliki kebun yang berkelanjutan. Artinya, kebun harus memenuhi syarat lingkungan dan ketentuan lain supaya hasil produksinya bisa dijual di tingkat nasional maupun internasional,” jelas Herson, Kamis 6 November 2025. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sertifikasi ISPO hanya berlaku bagi kebun-kebun di luar kawasan hutan.
Dengan kata lain, kebun yang telah mengikuti ISPO dinilai sudah memenuhi ketentuan tata ruang dan legalitas lahan. “ISPO ini tidak dimaksudkan untuk kebun yang berada di wilayah hutan. Kalau kebun sudah mengikuti ISPO, artinya kebun itu sudah clear, sudah memenuhi ketentuan,” ujarnya.
Herson menyebut Pemerintah provinsi menaruh harapan besar agar perkebunan rakyat di Kalimantan Tengah dapat mengikuti sertifikasi ISPO. Hal ini dinilai sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal.
“Harapan Bapak Gubernur, dengan adanya kebun rakyat yang tersertifikasi, masyarakat bisa lebih mandiri, sejahtera, dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar wilayah perkebunan,” ungkapnya. Untuk tahap awal, pelatihan ISPO telah dilaksanakan di Kabupaten Seruyan dan Lamandau, dengan peserta sebanyak 70 orang yang mewakili 70 kebun rakyat di dua daerah tersebut.
Ke depan, kegiatan serupa juga akan diperluas ke sejumlah kabupaten lain seperti Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas, agar seluruh wilayah di Kalimantan Tengah dapat berproses menuju perkebunan berkelanjutan. “Kita berharap nantinya daerah lain juga bisa mengikuti pelatihan ini,” tambah Herson. Pelaksanaan pelatihan ISPO ini didanai melalui dana sawit yang bersumber dari APBN.
Pemerintah berharap program tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat implementasi standar keberlanjutan di sektor perkebunan rakyat Kalimantan Tengah. “Kita berharap ke depan seluruh pelaku perkebunan rakyat di Kalimantan Tengah bisa mengikuti sertifikasi ISPO. Ini merupakan langkah maju untuk bidang perkebunan di provinsi kita,” tutupnya.
Pemprov Kalteng Dorong Daya Saing Perkebunan Rakyat
Sementara itu, Pemprov Kalteng terus memperkuat langkah menuju pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan melalui program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Upaya ini tidak hanya ditujukan bagi perusahaan besar, tetapi juga menyasar perkebunan rakyat agar hasil produksinya dapat menembus pasar nasional hingga internasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, H. Rizky Ramadhana Badjuri, yang menyebut pelatihan ISPO menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam memperluas penerapan standar keberlanjutan di sektor perkebunan rakyat. Dengan sertifikasi tersebut, para pekebun dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil panennya.
“Kalau bicara prospek, sebenarnya ini sangat perlu. Karena selain perusahaan besar swasta (PBS), kita juga fokus pada perkebunan rakyat. Dengan adanya pelatihan ini, para pekebun rakyat bisa mendapatkan sertifikat ISPO sehingga hasil kebun mereka bisa dijual tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional,” ujarnya, Kamis (6/11).
Rizky menegaskan, manfaat utama sertifikasi ISPO tidak hanya terkait akses pasar, tetapi juga kepastian regulasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Dengan adanya ISPO, para pekebun rakyat bisa menjual hasil kebunnya dengan aman secara regulasi. Penjualan mereka sudah dinyatakan safe. Dari situ tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena bisa menjual dengan harga yang lebih baik,” jelasnya.
Selain mendorong kesejahteraan petani, pelaksanaan sertifikasi ISPO juga diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. “Salah satunya iya, bisa meningkatkan PAD. Tapi yang utama adalah kesejahteraan masyarakat dulu. Ketika masyarakat sudah bisa menjual hasil kebunnya dengan baik, otomatis kegiatan ekonomi meningkat. Dari situ akan muncul efek turunan seperti serapan tenaga kerja, jasa transportasi, dan lain-lain,” terang Rizky.
Saat ini, pelaksanaan ISPO di Kalimantan Tengah baru mulai digerakkan dari tingkat provinsi. Sebelumnya, beberapa kebun di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melaksanakan sertifikasi secara mandiri melalui dukungan pemerintah kabupaten. “Untuk saat ini, dari provinsi kita baru mulai. Sebelumnya memang sudah ada beberapa di Kotawaringin Barat yang melaksanakan sertifikasi ISPO melalui kabupaten. Nantinya akan dilakukan secara bertahap dan bergantian antar kabupaten,” katanya.
Rizky menambahkan, pemerintah provinsi berkomitmen memperluas program ini ke seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah dengan dukungan pendanaan dari APBN. Rizky berharap, sertifikasi ISPO dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi perkebunan rakyat sebagai sektor unggulan daerah.
“Harapan kami, ke depan seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah bisa mengikuti kegiatan ini. Kita akan dorong terus para petani dan pekebun rakyat agar memiliki sertifikat ISPO. Karena kalau mereka sudah punya ISPO, hasil kebunnya bisa diterima di pasar nasional bahkan internasional dengan harga premium,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya membangun perkebunan rakyat yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah berbasis ekonomi hijau dan inklusif.
(nra/matakalteng)
/span>
/span>