PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendorong agar pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Darmansyah Husein, usai rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Darmansyah menyebutkan pemerintah pusat telah membuat berbagai skema pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19, salah satunya melalui program PEN. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat mengajukan pinjaman dengan bunga yang cukup rendah dan jangka waktu panjang.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah dapat mengajukan pinjaman dengan benar, tidak asal pinjam. Pengajuan pinjaman ini sendiri tentunya dengan tujuan perekonomian dapat bertumbuh lebih cepat,” ujarnya kepada awak media di Palangka Raya, Selasa 9 Agustus 2022.
Darmansyah juga menambahkan untuk wilayah Kalteng sendiri minat dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan program ini masih rendah. Rendahnya minat ini disebutkanya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kurangnya pemahaman mengenai program tersebut dan memiliki ketakutan tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.
Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan pinjaman daerah tersebut bagi daerah yang ingin mengajukan pinjaman dan memenuhi kualifikasi, di tengah beragam sumber pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah.
Pinjaman PEN Daerah diberikan kepada daerah yang berminat dan memenuhi persyaratan dan kriteria, merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 179/PMK.07/2020.
“Apabila pinjaman daerah disetujui, selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pemerintah Daerah,” tandasnya.
Diketahui untuk wilayah Kalteng, hanya Kota Palangka Raya saja yang mengajukan pembiayaan dari PEN. Pemko dalam hal ini telah mengajukan pinjaman dengan nilai Rp150 miliar dan disetujui dengan nilai Rp130 miliar. Disampaikan oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Amandus Frenaldy dari dana tersebut telah diadakan pengadaan 28 paket.
“Jadi 9 paket fisik jalan dengan 9 paket pengawasan dan 5 paket drainase dengan 5 paket pengawasan, dengan volume untuk jalan sepanjang 33 km dan luas drainase 15km,” paparnya.
Dia juga menambahkan adapun realisasinya untuk keuangan per 26 Juli tahun 2022 di mana pencarian pertama dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 sebesar 25%, pencairan kedua pada bulan Mei sebesar 45% sehingga total pencairan kurang lebih 70% atau sebesar Rp 91,1 miliar per 26 Juli 2022.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post