SAMPIT – Dari sejumlah daerah yang ada di Indonesia yang sudah mempunyai peraturan daerah khusus kawasan tanpa rokok (KTR), hanya sedikit daerah yang sudah menerapkan tindak pidana ringan (tipiring) berupa sanksi pembayaran denda bagi masyarakat merokok di kawasan yang sudah ditetapkan.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur menilai, Perda KTR khususnya di Kotim belum maksimal. Pasalnya masih banyak masyarakat yang merokok tidak pada tempatnya.
“Sepertinya Kotim belum siap dengan perda ini, bahkan di kantor-kantor pemerintahan saja belum ada tempat khusus merokok,” ujarnya, Rabu 19 Mei 2021.
KTR adalah ruang atau area dilarang merokok, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Ada delapan wilayah yang ditetapkan menjadi KTR antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar atau sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan fasilitas umum baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Kebijakan KTR merupakan bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang tertuang dalam Instruksi Presiden No 1/2017.
Menurutnya, harus ada pencatatan pelaporan untuk tindakan pelanggaran perda KTR, sehingga penindakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran categoBea dilakuka>.
<“Ad-pagian mpatn dieritsed yanfokiousenmpangananahusuCovid-u 1s teBea sibukkaran dengav makn fata lainn.p; l Rehasan yant kerdari d-laatn dn cata sebabkaral Rehtinyket klt itatatorolan darint-stfatt kkaikit dalasenmpanganak-pe denlagian temkpa rokotn ddarn wilayah yann menjadtelanungjawabutnyk,”catasatnya.(dia/> w.matakalteng.17
