KUALA KURUN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan laporan terhadap pembahasan terhadap dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Dua raperda tersebut, yakni tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gumas tahun 2021-2036, serta tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
”Setelah dilakukan pembahasan dua buah raperda itu, antara legislatif, pimpinan DPRD, dan gabungan komisi dengan eksekutif, disetujui dua buah raperda untuk ditetapkan menjadi perda tahun 2022, dengan catatan, pertimbangan, termasuk saran dan masukan,” ucap Ketua Bapemperda DPRD Gumas Evandi, pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022, Selasa, 5 April 2022.
Dilanjutkan, terhadap raperda tentang pengakuan dan perlindungan MHA, pada prinsipnya dapat diterima menjadi perda dengan beberapa catatan dan pertimbangan, yakni disepakati bersama perubahan Pasal 4 sehingga berbunyi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas mengakui dan menghormati Suku Dayak Ngaju dan Dayak Ot Danum adalah MHA Kabupaten Gumas. Sedangkan suku dan sub suku yang belum termasuk dalam Perda, akan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub).
”Dengan disepakatinya perubahan pada Pasal 4 itu, maka Pemkab telah mengakui semua masyarakat Kabupaten Gumas asli yang bersuku Dayak Ngaju dan Dayak Ot Danum adalah MHA Dayak. Hanya saja, terkait dengan wilayah MHA seperti hutan adat, desa adat, kaleka, dan sebagainya diberikan pengakuan jika memenuhi persyaratan yang telah diatur pada Perda ini,” terangnya.
Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menuturkan, Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA diharapkan dapat mengakomodir bukan hanya pengakuan terhadap hak atas tanah adat, akan tetapi lebih kepada adat istiadat serta budaya tradisi setempat.
”Dengan adanya Perda tersebut, kami meminta kepada lembaga adat dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa, agar berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,” ujarnya.
Terkait Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gumas tahun 2021-2036, kata Evandi, Raperda ini dapat diterima untuk menjadi Perda dengan beberapa catatan dan pertimbangan, yakni objek-objek wisata yang masih belum masuk dalam lampiran raperda ini, agar dapat dimasukkan sehingga menjadi satu kesatuan arah kebijakan pengembangan pariwisata di tahun 2021-2036.
”Selain itu, perlu ada target yang dicapai dalam lima tahun terhadap destinasi wisata dalam rangka implementasi Smart Tourism, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) konsisten/komitmen mengembangkan industri pariwisata, untuk ditingkatkan sebagai salah satu destinasi unggulan dan bisa menjadi contoh bagi objek lain,” tuturnya.
Selanjutnya, terkait rapat-rapat pembahasan Raperda ke depan, DPRD Gumas melalui Bapemperda mendorong dan mengimbau kepada Pemkab Gumas melalui bagian hukum Setda untuk menggunakan aplikasi baru yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Aplikasi E-Perda.
”Aplikasi ini membuat pelayanan lebih efektif dan efisien, mampu mendeteksi adanya tumpang tindih produk hukum, tidak membutuhkan waktu lama, serta proses yang tidak berbelit-belit jika dalam proses fasilitasi perda perlu koordinasi dengan kementerian teknis/lembaga lain,” tandasnya.
(sid/matakalteng.com)
Discussion about this post