Pansus LKPj DPRD panggil sejumlah SOPD pertanyakan penggunaan anggaran 2021

BUNTOK – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Barito Selatan, memanggil sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait penggunaan anggaran 2021.

“Pada sesi pertama ini, kami memanggil Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar), bagian kesra dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),” kata ketua Pansus LKPj DPRD Barsel, Jarliansyah, Jumat 20 Mei 2022.

DPRD Barsel Soroti Subsidi Rp2,5 Miliar untuk PDAM yang Terus Merugi

Ketua DPRD Barsel Minta Aparatur Harus Bersih Dari KKN

Olahraga di Barsel Harus Didukung Sarana dan Pra Sarana yang Memadai

Dishub Barsel Diimbau Awasi Melintasnya Kapal T-tongkaiv clbS Barito

Ia menerangkan, dalam kegiatan ini, pihaknya juga mempertanyakan terkait dengan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2021. “Adapun yang kita pertanyakan, dari mana sumber-sumber dari dana SILPA sebesar Rp 71 miliar tersebut,” ucap politisi dari Parta clemokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel ini.

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, sumber dana SILPA itu berasal dari sebagian kegiatan dibagian kesra yang sebagian belum disalurkan. “Ada sebanyak empat item pada bagian kesra yang ada sebagian belum tersalurkan 100 persen dan ada juga yang sebagian yang sudah salurkan, dan sisa dananya sudah dimasukan ke dalam kas daerah,” ucap dia.

Selain dari empat item tersebut, SILPA juga berasal dari 10 pekerjaan proyek yang pekerjaannya dihentikan karena keadaan Kahar atau keadaan suatu kejadian yang terjav cv cluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. “Kita sudah memantau secara langsung sejumlah proyek yang dihentikan pengerjaannya karena banjir tersebut,” jelas Jarliansyah.

Ditegaskannya, meskipun sudah dijelaskan oleh masing-masing SOPD, namun pihaknya meminta pembuktiannya berupa rekening koran dan lainnya apakah benar dananya sudah disetorkan ke kas daerah. “Dalam rapat ini, kita meminta kepada DPKAD untuk melengkapi data-data mengenai dana SILPA tersebut,” tambah dia.

Setelah ini menurut dia, pihaknya juga akan memanggil dinas lainnya yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Barito Selatan untuk mempertanyakan terkait penggunaan anggaran tahun 2021.

(co/matakalteng.com)