SUKAMARA – Pemerintah daerah Kabupaten Sukamara terus memaksimalkan penanganan inflasi di wilayah setempat dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 3,7 miliar.
Dengan besarnya anggaran yang digelontorkan tersebut Pemkab Sukamara juga meminta pendampingan pengendalian inflasi daerah dengan melibatkan seluruh instansi terkait lainnya.
“Sebagaimana anggaran inflasi sebesar lebih kurang Rp 3,7 Miliar, posisi saat ini baru terserap sekitar Rp 6 juta saja atau sekitar 0,07 persen,” kata Bupati Sukamara, Windu Subagio, Kamis 13 Oktober 2022.
Windu Subagio mengatakan pemerintah daerah melalui tim TPID dan dinas-dinas terkait bergerak bersama-sama dalam penanganan dampak inflasi dengan rencana aksi sesuai dengan program pemerintah pusat.
“Besar kecilnya serapan ini tentunya akan berpengaruh terhadap dana DAU yang akan kita dapatkan pada APBD kabupaten sukamara tahun anggaran 2023, karena itu kita juga meminta pendampingan,” jelas Windu Subagio.
Windu menerangkan jika anggaran untuk penanganan inflasi digunakan sebagai program penanganan dampak inflasi seperti kegiatan pasar penyeimbang atau pasar murah, bantuan bagi pekerja transportasi seperti tukang ojek, tukang getek dan angkutan lainnya hingga bantuan untuk para nelayan melalui subsidi BBM. “Nanti bantuan subsidi BBM akan kita berikan sebesar Rp 10 ribu perliternya untuk nelayan,” tukas Windu.
(akh/matakalteng.com)
Discussion about this post