SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 yang dirangkai dengan pemaparan Data Kaji Cepat Karhutla, Kamis 22 Januari 2026.
Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan kesiapsiagaan lintas sektor menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat sejak awal tahun.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, dalam paparannya menegaskan bahwa tren kejadian karhutla pada Januari 2026 menunjukkan sinyal kewaspadaan serius.
“Berdasarkan data yang kami himpun, jumlah hotspot pada Januari 2026 mencapai 61 titik. Angka ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir dan sama tingginya dengan kejadian pada Januari 2016,” ujar Multazam, Kamis 22 Januari 2026.
Ia menjelaskan, sebaran hotspot Januari 2026 paling banyak terdeteksi di Kecamatan Antang Kalang dengan total 24 titik. Selain itu, sejumlah kecamatan lain juga mulai menunjukkan peningkatan titik panas meski dalam skala lebih kecil.
Kondisi ini diperkuat oleh analisis Stasiun Meteorologi H. Asan Kotawaringin Timur yang menunjukkan sebagian besar wilayah Kotim berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar akibat minimnya curah hujan.
“Dari total kejadian yang terdata, luasan karhutla yang berhasil ditangani mencapai sekitar 6,5 hektare. Ini menunjukkan respon cepat tim di lapangan cukup efektif, namun potensi kebakaran susulan tetap harus diantisipasi,” kata Multazam.
BPBD Kotim juga memaparkan peta kajian risiko bencana karhutla tahun 2026. Dari hasil analisis tersebut, terdapat sejumlah kecamatan dengan indeks bahaya karhutla tinggi, di antaranya Kecamatan Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan (MHS), Pulau Hanaut, Mentaya Hulu Utara (MHU), Seranau, Mentaya Hilir Tengah (MBK), Baamang, Kota Besi, Cempaga, dan Telawang. Wilayah-wilayah ini dinilai membutuhkan perhatian dan pengawasan ekstra, terutama memasuki puncak musim kemarau.
Multazam menekankan bahwa upaya pencegahan menjadi kunci utama dalam pengendalian karhutla. BPBD bersama instansi terkait terus mendorong peringatan dini berbasis masyarakat dengan memanfaatkan tanda-tanda alam dan pengetahuan lokal.
“Beberapa indikator yang harus diwaspadai antara lain tidak adanya hujan dalam jangka waktu tertentu, kondisi lahan yang kering khususnya gambut, munculnya asap di sekitar permukiman atau hutan, serta tercium bau khas lahan gambut terbakar, terutama pada pagi hari,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran agar dapat ditangani sejak dini. Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Melalui Rakor Karhutla ini, BPBD Kotim berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, TNI-Polri, dunia usaha, hingga masyarakat, dapat memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan.
“Kita ingin memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu. Siap menghadapi bencana, demi mengamankan masa depan Kotawaringin Timur,” pungkas Multazam.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post