PALANGKA RAYA – Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan Pemerintah Pusat. Berbagai upaya dilakukan salah satunya dengan menggelar Roadshow percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten/Kota bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) secara virtual, Kamis 16 Maret 2023.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalteng Nuryakin mengikuti acara secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gurbernur.
Menyampaikan laporan Gubernur, Nuryakin mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, Provinsi Kalteng berhasil menurunkan angka stunting sebesar 26,9% atau turun 0,5 poin dari tahun sebelumnya. Namun demikian, angka ini masih berada di atas angka nasional 21,6%.
Selain itu diungkapkan Nuryakin, dari 117.091 keluarga sasaran yang mempunyai ibu hamil, Baduta, dan Balita, 59.669 keluarga berisiko stunting. Selanjutnya, dari jumlah tersebut, terdeteksi 22.639 keluarga mempunyai jamban tidak layak dan 23.028 keluarga memiliki akses air minum utama tidak layak. Sedangkan jumlah keluarga sasaran berisiko stunting yang memperoleh pendampingan Tim Pendamping Keluarga mencapai 78.943 keluarga (67,4%).
Lebih lanjut, terkait kemiskinan ekstrem, Sekda mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS, kemiskinan ekstrem Provinsi Kalteng mengalami peningkatan dari 0,60% pada tahun 2021 sebesar 0,60% menjadi 1,15% pada tahun 2022. Sedangkan secara sektoral, berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK, jumlah penduduk Provinsi Kalteng yang menjadi sasaran mencapai 565.855 jiwa atau 135.398 keluarga.
“Kami bersinergi menggunakan Dana Desa untuk menindaklanjuti arahan Bapak Menko PMK. Kami berterima kasih karena Kemenko sudah memberikan perhatian serius terhadap permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalteng,” jelas Nuryakin.
Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan, Menko PMK RI Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Dana Desa saat ini tengah difokuskan untuk penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem di desa, dan ketahanan pangan yang dilakukan secara simultan.
Menko PMK meminta Kepala Daerah untuk betul-betul mendayagunakan dana desa di samping bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat. “Mohon dimanfaatkan betul-betul Dana Desa ini. Jangan ada penyelewengan, jangan ada korupsi di desa,” tegas Menko PMK.
“Mari kita bangun Indonesia dari desa dari kelurahan,” imbuhnya.
(vi/matakalteng.com)
FOTO : OLIVIA/MATAKALTENG – Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Bersama Menko PMK RI.
