PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi menginginkan adanya pembentukan klaster-klaster ekonomi baru yang bersifat kerakyatan.
Hal ini disebutkannya sebagai salah satu implementasi percepatan pemulihan perekonomian daerah. Dimana klaster tersebut mencakup dari proses produksi hingga pemasaran melalui offtaker yang ada.
“Selain meningkatkan kesejahteraan para pelaku Industri di suatu wilayah, hal ini juga dapat meningkatkan optimalisasi peran BumDes, melalui perannya pada salah satu proses klastering tersebut, seperti menjadi pengelola bahan setengah jadi sebelum didistribusikan kepada offtaker, sehingga keseimbangan, kestabilan harga, serta perlindungan terhadap pelaku industri kecil dan menengah terlaksana dengan baik,” sebut Leonard, Kamis 7 Juli 2022.
Lebih lanjut Leonard menyebutkan, sehubungan dengan dukungan terhadap pengembangan serta pembiayaan sektor atau cluster tertentu, seperti tambak udang, perkebunan kopi atau lainnya, termasuk memfasilitasi akses digitalisasi bagi UMKM. Pemerintah Daerah dapat menghubungi Lembaga Jasa Keuangan yang juga tergabung dalam anggota TPAKD, seperti Perbankan.
“Saya yakin pihak Lembaga Jasa Keuangan juga pasti memiliki program untuk pengembangan pada sektor-sektor prioritas tersebut. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan TPAKD ini dapat terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota, sehingga koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan akses keuangan dan pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan dapat berjalan lebih lancar,” harapnya.
Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berpesan agar kita dapat terus berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan sesuai dengan timeline, seirama dengan program tematik TPAKD tahun 2022 yang telah ditetapkan dan memiliki target yang terukur serta implementatif untuk diterapkan di masing-masing daerah,” pesannya.
Ia menambahkan, perlu ada sinergi dari Perangkat Daerah yang menjadi leading sector program dengan stakeholders yang tergabung dalam TPAKD, baik dari sisi anggaran maupun SDM dalam pelaksanaan program TPAKD, sehingga dampak dari program tersebut dapat semakin dirasakan masyarakat.
Dengan sinergi dan komitmen yang baik dari berbagai pihak dalam menjalankan program yang telah disusun, TPAKD diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan akses keuangan dalam bentuk produk atau layanan keuangan secara konsisten di Kalteng.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post