SAMPIT – Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) mulai berjalan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Namun, Wakil Bupati Irawati mengungkapkan adanya ketimpangan jumlah peserta didik antara jenjang SMA dan SD. Saat ini, kuota untuk SMA bahkan sudah melebihi target, sementara jenjang SD justru kekurangan murid.
“Untuk SMA, kita sudah mendapatkan 55 anak, bahkan melebihi target. Tapi karena kebijakan terbaru dari Kemensos yang mewajibkan ada jenjang SD, kita hanya bisa memenuhi 14 anak untuk SD, padahal minimal harus 25 anak satu rombel,” ungkap Irawati, Rabu 16 Juli 2025.
Ia menjelaskan, berdasarkan komunikasi terakhirnya dengan Sekretaris Ujian dari Kemensos pagi tadi pukul 08.30 WIB, pihak Kemensos mempersilakan agar proses tetap berjalan.
“Dari Kemensos tadi menyampaikan tetap berproses, karena mereka juga masih mempersiapkan tenaga pengajar yang nantinya akan ditempatkan di Kotim. Pelaksanaan tetap tahun ini, hanya saja menyesuaikan regulasi pusat dan kesiapan guru-gurunya,” katanya.
Irawati juga menyoroti perlunya pendamping khusus bagi siswa SD yang masih kecil berdasarkan permintaan Kememsos. Untuk itu Irawati mengusulkan agar wali asuh atau ‘baby sister’ berasal dari daerah setempat.
“Kami usulkan agar wali asuhnya dari Kotim sendiri, agar lebih memahami karakter anak-anak di sini. Kalau dari luar daerah, kami khawatir tidak mengenali lingkungan dan kepribadian anak-anak kita,” tegasnya.
Kekurangan peserta didik SD ini, menurut Irawati, bukan karena anak-anaknya yang menolak, melainkan orang tua mereka yang belum percaya penuh pada konsep Sekolah Rakyat.
“Ada orang tua yang takut anaknya ditinggal, atau menganggap sekolah ini hanya untuk rakyat miskin. Padahal semua kebutuhan anak ditanggung, termasuk makan dan kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.
Ia mengaku akan terus melakukan pendekatan kepada orang tua, terutama di Kecamatan Baamang, untuk menumbuhkan pemahaman yang benar.
“Kami akan panggil lagi calon siswa yang sudah kami data. Saya sendiri sempat temui anak yatim piatu yang tinggal dengan acil-nya, tapi belum mau karena acil-nya kasihan. Padahal ini program baik,” tutur Irawati.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus menunggu koordinasi dari Kemensos terkait jadwal resmi pelaksanaan dan penempatan tenaga pengajar, termasuk pembenahan fasilitas Sekolah Rakyat di Kotim.
“Yang pasti tahun ini dimulai. Kita tunggu saja, kemarin kami diberi batas terakhir menyetor nama-nama anak SD, tapi tadi kembali diminta lanjutkan prosesnya sambil menunggu komunikasi lanjutan,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post