SAMPIT – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit terus memperkuat sinergi dengan berbagai mitra untuk memperluas akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja di sektor informal.
Salah satu bentuk sinergi yang dilakukan adalah kerja sama dengan PT Pos Indonesia Cabang Sampit dalam pemanfaatan kanal layanan Pos sebagai sarana pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
“Sebagai bentuk evaluasi atas implementasi layanan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia melakukan kegiatan monitoring bersama di sejumlah titik layanan,”kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit, Dwi Ari Wibowo, Rabu 25 Juni 2025.
Monitoring ini bertujuan untuk meninjau langsung proses pelayanan, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan mengumpulkan masukan dari petugas Pos Indonesia yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan PT Pos Indonesia merupakan bagian dari strategi perluasan jangkauan layanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang belum terjangkau kantor cabang BPJS.
“Monitoring ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas layanan dan kesiapan SDM di lapangan. Kami juga ingin mendengar langsung masukan dari petugas yang selama ini menjadi ujung tombak dalam melayani peserta. Sinergi ini akan terus kami dorong agar pelayanan semakin optimal, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Ari.
Dalam kunjungan monitoring tersebut, tim BPJS Ketenagakerjaan melihat langsung alur layanan mulai dari pendaftaran peserta BPU, proses input data, hingga mekanisme pembayaran iuran melalui sistem yang telah terintegrasi. Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi pemahaman petugas Pos mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dijalankan.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Sampit, Hizkia Alfrano Hutauruk menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama tersebut. Menurutnya, kehadiran layanan BPJS Ketenagakerjaan di kanal Pos memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pelosok.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami agar masyarakat mudah mengakses perlindungan jaminan sosial. Kolaborasi ini bukan hanya soal teknis pelayanan, tetapi juga bagian dari upaya memberikan rasa aman bagi seluruh pekerja Indonesia,” ucap Hizkia.
Dari hasil monitoring bersama ini, terdapat sejumlah rekomendasi yang dihasilkan, di antaranya adalah perlunya penyediaan materi sosialisasi terpadu di area layanan Pos agar masyarakat lebih memahami manfaat program jaminan sosial.
Selain itu, dibutuhkan penguatan sistem pelaporan dan pemantauan data kepesertaan agar informasi yang tersaji lebih akurat dan real-time.
Dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi bersama ini, diharapkan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia dapat terus diperkuat.
Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh pekerja, terutama di sektor informal, mendapatkan akses layanan yang cepat, mudah, dan terjangkau, sebagai bagian dari upaya mewujudkan jaminan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post