PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, dengan sejumlah indikator makro menunjukkan tren perbaikan.
Penyampaian dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di ruang rapat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 30 Maret 2026, yang diwakili Wakil Gubernur Edy Pratowo. Dalam pidato pengantar gubernur, Edy menegaskan tahun 2025 menjadi fase awal kepemimpinan periode 2025–2030 sejak pelantikan kepala daerah pada Februari lalu.
Pemerintah daerah berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat arah baru menuju visi daerah. “Tahun pertama ini menjadi fondasi untuk memastikan pembangunan tetap berlanjut dan mengarah pada visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Sejahtera” ujarnya.
Ia menjelaskan, LKPj disusun sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri dengan sistematika komprehensif sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Laporan tersebut mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga berbagai persoalan yang dihadapi beserta solusi yang ditempuh.
“Penyampaian LKPj ini merupakan bagian dari transparansi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD,” katanya. Secara makro, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan capaian positif sepanjang 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,28 pada 2024 menjadi 74,86 pada 2025. Persentase penduduk miskin juga turun dari 5,26 persen menjadi 4,94 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,01 persen menjadi 3,97 persen. Pendapatan per kapita naik dari Rp79,32 juta menjadi Rp84,73 juta, sementara rasio ketimpangan (gini ratio) membaik dari 0,301 menjadi 0,292.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan Kalimantan Tengah tercatat sebesar 4,80 persen pada 2025, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,46 persen. Peningkatan ini ditopang oleh naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Rp222,9 triliun menjadi Rp241,1 triliun.
Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 22,93 persen, diikuti industri pengolahan 16,60 persen, perdagangan 12,64 persen, serta pertambangan dan penggalian 9,88 persen. Keempat sektor tersebut menyumbang lebih dari 62 persen terhadap perekonomian daerah.
Dalam aspek keuangan daerah, realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 mencapai Rp7,21 triliun atau sekitar 90,26 persen dari target Rp7,98 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp2,64 triliun atau 97,28 persen dari target. Sementara itu, dana transfer terealisasi Rp4,14 triliun atau 99,23 persen.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat Rp422,26 miliar atau 38,59 persen dari target yang ditetapkan. Edy menegaskan pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta disesuaikan dengan program prioritas masing-masing perangkat daerah.
Meski demikian, ia menambahkan laporan keuangan yang disampaikan masih bersifat makro dan belum final karena masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan final akan disampaikan kembali dalam rapat paripurna tersendiri. “Laporan ini menjadi dasar evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post