PALANGKA RAYA – Seiring dengan peningkatan sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat, Provinsi Kalimantan Tengah mendorong upaya bersama untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menyebutkan, kolaborasi dan komitmen bersama sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan kemiskinan, terlebih lagi di masa pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan oleh wagub pada kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng Tahun 2023, bertempat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa, 28 November 2023.
Wagub menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan hingga mencapai angka 5,28 persen pada tahun 2022 atau sebanyak 145.100 jiwa. Namun, berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di provinsi ini turun menjadi 5,11 persen atau sebanyak 142.170 jiwa, di bawah capaian nasional yang sebesar 9,36 persen.
Walau mengalami penurunan, Wagub Edy tetap menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak boleh surut. Melalui program-program yang sinergis antara pusat dan daerah, dan juga antar sektor pembangunan, diharapkan dapat mengakselerasi penanggulangan kemiskinan dengan lebih tepat sasaran.
“Selain itu, masyarakat juga diarahkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan,” ujar wagub.
Disampaikan Wagub Edy, Wakil Presiden RI menekankan pentingnya pemanfaatan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat, dan penggunaan data BNBA P3KE untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Selain itu, sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, serta industri di sektor potensial, juga menjadi kunci efektivitas upaya penurunan kemiskinan.
Kemiskinan bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Akan tetapi, dengan kesinergian, kolaborasi, komitmen, dan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kalteng Leonard S. Ampung dalam laporannya menyampaikan kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, untuk itu diperlukan upaya bersama dan berkolaborasi secara nasional dalam penanggulangannya.
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se-Kalteng, mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan penganggaran upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tingkat pusat hingga daerah, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan eksterm.
Adapun tujuan pelaksanaan rapat ini adalah mengetahui dan mengevaluasi kendala dan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah agar pemerintah daerah bisa menyusun perencanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan bersifat lintas sektor dan memberikan penjelasan terbaru terkait upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat pemerintah kabupaten/ kota agar bisa memverifikasi dan memvalidasi data pemuktahiran BNBA P3KE yang di dapat dari Kemenko PMK RI.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post