KUALA KURUN – Tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gumas ditargetkan Rp84.719.417.995. Sampai semester pertama atau 30 Juni, realisasinya mencapai Rp15.201.859.873,69 atau 17,94 persen.
”Terkait target realisasi PAD, kami optimis akan tercapai, karena dalam waktu dekat ada dua PBS di sektor perkebunan yang akan melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” kata Kepala Bapenda Kabupaten Gumas Edison, Selasa, 04 Juli 2023.
Dia mengatakan, pembayaran BPHTB merupakan bagian dari penerbitan Hak Guna Usaha (HGU). Jika tidak membayar BPHTB, maka izin HGU PBS tidak akan dapat dikantongi.
”Pada sektor perkebunan, ada dua PBS yang belum memiliki HGU dan itu yang akan membayar BPHTB. Itu wajib bagi seluruh PBS yang berinvestasi,” tuturnya.
Dia menuturkan, sumber penerimaan PAD Kabupaten Gumas dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk realisasi pajak daerah Rp4.309.248.263,00 atau 8,75 persen dari target Rp49.230.000.000, realisasi retribusi daerah Rp2.345.472.327,00 atau 48,58 persen dari target Rp4.828.080.000, serta lain-lain PAD yang sah Rp8.510.632.120,69 atau 48,25 persen dari target Rp17.637.337.995,00.
”Terkait realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp36.507.163,00 atau 0,28 persen dari target Rp13.024.000.000. Pembayaran BPHTB masuk ke dalam realisasi ini,” terangnya.
Dia menambahkan, ada beberapa perangkat daerah yang memiliki sumber PAD, yakni bapenda, badan keuangan dan aset daerah, dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik, dinas pekerjaan umum, bappedalitbang, dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, kehutanan, dan perhubungan, dinas perindustrian dan perdagangan.
Kemudian, dinas kesehatan, sekretariat daerah, dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas transmigrasi, tenaga kerja, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta dinas pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
”Kami akan terus meningkatkan optimalisasi realisasi capaian PAD. Mengingat ini menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(sid/matakalteng.com)
Discussion about this post