TAMIANG LAYANG – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dituntut bekerja maksimal, namun tuntutan bekerja maksimal harusnya berimbang dengan waktu pembayaran gaji yang menjadi hak mereka.
Ketika kewajiban dilaksanakan semaksimal mungkin namun hak tidak terpenuhi tentunya akan ada hambatan, seperti yang dikeluhkan Indra Yeremia seorang guru yang bertugas di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap 1 kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah.
Kepada wartawan, Indra mengatakan, bahwa dirinya mengharapkan gaji yang menjadi hak nya dapat terpenuhi sesuai dengan waktu kerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Saya cuma menyampaikan aspirasi saya, bukan maksud mencampuri urusan pemerintah tetapi ini urusan hak saya saja,” ucap Indra saat diwawancarai di Tamiang Layang, Rabu 6 Juli 2022.
Indra juga mengatakan bahwa selain dirinya teman-teman PPPK juga merasakan hal yang sama, gaji yang menjadi haknya belum dibayar. “Ada juga teman-teman PPPK belum mendapatkan haknya. Saya pribadi merasa kecewa karena belum dibayarkan sama sekali,” ungkapnya.
Menurut Indra, sejak dikeluarkan surat perjanjian kerja, ada yang belum terpenuhi, yakni gaji dari bulan Februari dan bulan Maret. Dirinya juga menyembutkan sampai saat ini belum ada kepastian yang jelas terkait gaji yang diharapkan oleh pihaknya.
“Sampai saat ini tidak ada dibayar sama sekali, sementara jujur saja, sebagai aparatur sipil negara atau ASN, kita dituntut untuk bekerja maksimal,” katanya. Indra juga menjelaskan bahwa untuk mencari penghasilan tambahan agar dapat memenuhi kebutuhan sangatlah sulit, karena kita dituntut fokus untuk bekerja maksimal.
“Kalau kami misalnya mencari makan, bagaimana pekerjaan kami tanggung jawab sebagai ASN, gaji kami yang dari Februari dan ada yang dari Maret sampai sekarang belum dibayar. Tolong transparan supaya ada kejelasannya, jujur saja kami ini seperti digantung tidak ada kepastian,” tegasnya.
Dikatakan, dirinya merasa bingung menentukan langkah dan merasa tidak nyaman bila harus membatasi waktu dalam bekerja sebagai ASN. “Kami kan tidak enak juga dengan teman-teman di sekolah, misalnya tidak masuk kerja dianggap integritas kami sebagai ASN tidak maksimal,” terang Indra.
Disisi lain Indra dan teman-teman lainya juga sudah berusaha mencari penjelasan dari pihak terkait agar gaji yang menjadi haknya bisa terealisasi sesuai aturan. “Kemarin hasilnya sudah disampaikan namun belum jelas. Saya tidak berbelit-belit, hak kami sebagai PPPK dibayarkan,” harapnya.
Untuk diketahui, seperti yang tertuang dalam surat keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 813/204/1.1/BPKSDM/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bahwa calon pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang namanya disebut dalam surat keputusan sudah memenuhi syarat.
Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Kemudian Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Penetapan surat perjanjian tersebut terhitung mulai 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2027. Mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Indra Yeremia, S.Pd dengan nomor Induk PPPK 199301132022211002.
Berikut ini besaran gaji dan tunjangan PPPK yang diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 98 Tahun 2022: Golongan I: Rp 1.794.900 – Rp 2.686.200
Golongan II: Rp 1.9.60.200 – Rp 2.843.900 Golongan III: Rp 2.043.200 – Rp 2.964.200 Golongan IV: Rp 2.129.500 – Rp 3.089.600 Golongan V: Rp 2.325.600 – Rp 3.879.700 Golongan VI: Rp 2.539.700 – Rp 4.043.800 Golongan VII:
(as/matakalteng.com)
