SAMPIT – Pasangan Halikinnor dan Irawati (Harati) kembali maju dalam satu paket di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2024 ini. Salah satu prioritas Harati jilid dua yaitu penangan konflik lahan di perkebunan kelapa sawit yang masih sering terjadi saat ini.
“Penangan konflik itu sudah kita laksanakan di periode ini, tapi kedepan itu masih menjadi prioritas kami, ” kata Halikinnor, Kamis 9 Mei 2024. Sebagaimana di ketahui, Halikinnor dan Irawati merupakan Bupati dan Wakil Bupati Kotim saat ini. Namun pada tahun 2024 ini masa jabatannya akan berakhir.
Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk kembali maju dalam Pilkada ini. Meskipun banyak yang beranggapan pasangan tersebut terpisah, tapi akhirnya Halikinnor talah menyatakan bersama dengan Irawati kembali.
Harati jilid siap kembali melanjutkan pembangunan di Kotim. Disampaikan, ke depan yang menjadi prioritas pihaknya adalah menangani konflik lahan di perkebunan kelapa sawit, seperti tren tuntutan masyarakat terhadap plasma. Diakuinya, memang masih ada perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayahnya yang ia pimpin saat ini, sekitar 40 persen yang belum memenuhi plasma.
“Terkait plasma tidak sedikit pula perusahaan yang peduli kepada masyarakat. Contoh plasmanya belum ada tapi perusahaan sudah memberikan talangan kepada masyarakat jadi masyarakat kita menerima duluan manfaat plasma. Sehingga tidak ada masalah. Saat ini yang kita tangani yaitu Sinar Mas, tapi ini izinnya antar kabupaten maka ditangani oleh provinsi yang itu yang belum lainnya sdh berjalan. Tapi ini bukan berakhir, saya yakin selama investasi itu ada pasti masalah itu ada. Tapi ini menjadi prioritas kita, ” terangnya.
Ditambahkan, kalau untuk sengketa lahan untuk Kotim bisa dikatakan tidak ada. Karena menurutnya, perusahaan yang telah berjalan puluhan tahun itu biasanya sudah menyelesaikan lahannya.
“Tapi mungkin ada saja tersisa, contoh ganti rugi lahan ternyata yang menerima bukan yang bersangkutan. Itu masih muncul atau saudaranya yang menjual, padahal adanya dua hektar yang di jual 10 hektar. Itu tetap kita perhatikan. Sampai saat ini sebenarnya sudah kita perhatikan bahkan membentuk tim PKS (penganan konflik sosial), ” ungkapnya.
(dev/matakalteng)
Discussion about this post